Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan elemen buruh menyepakati keputusan sementara mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 setelah dilakukan pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa petang.
"Tadi dilakukan pertemuan dari perwakilan berbagai elemen buruh, lalu ada juga perwakilan Pemprov dan Kepolisian yang kesepakatannya nanti dibahas lagi di rapat," ujar Pelaksana Harian Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono usai pertemuan.
Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut sempat menemui para buruh di depan Gedung Negara Grahadi dan menyampaikan hasil rapat bersama perwakilan buruh.
Heru menyampaikan hasil pertemuan Pemprov Jatim dan Gabungan Serikat Pekerja (Gesper) tentang kesepakatan sementara kenaikan UMK dan upah unggulan atau UMSK.
Hasil pertemuan tersebut, pertama bahwa usulan UMK dari bupati/wali kota akan diakomodasi.
Kedua, usulan upah unggulan akan dipertimbangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Berikutnya, mengenai upah kesepakatan sebagai jalan tengah bagi perusahaan yang kurang mampu terhadap usulan UMK bupati/wali kota juga akan dipertimbangkan.
"Besaran upah tersebut akan dibahas kembali dengan dewan pengupahan dan unsur serikat pekerja," ucapnya.
Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Himawan Estu Bagijo menambahkan dalam penentuan upah ini pemerintah tidak menggunakan format dalam PP 78 maupun PP 36 sebab yang dituntut buruh adalah kenaikan.
"Formatnya seperti apa akan dibicarakan kembali dengan tetap mengacu regulasi yang ada. Tetapi, kami tidak menggunakan istilah-istilah itu (PP 78 dan PP 36), yang penting naik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Tadi dilakukan pertemuan dari perwakilan berbagai elemen buruh, lalu ada juga perwakilan Pemprov dan Kepolisian yang kesepakatannya nanti dibahas lagi di rapat," ujar Pelaksana Harian Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono usai pertemuan.
Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut sempat menemui para buruh di depan Gedung Negara Grahadi dan menyampaikan hasil rapat bersama perwakilan buruh.
Heru menyampaikan hasil pertemuan Pemprov Jatim dan Gabungan Serikat Pekerja (Gesper) tentang kesepakatan sementara kenaikan UMK dan upah unggulan atau UMSK.
Hasil pertemuan tersebut, pertama bahwa usulan UMK dari bupati/wali kota akan diakomodasi.
Kedua, usulan upah unggulan akan dipertimbangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Berikutnya, mengenai upah kesepakatan sebagai jalan tengah bagi perusahaan yang kurang mampu terhadap usulan UMK bupati/wali kota juga akan dipertimbangkan.
"Besaran upah tersebut akan dibahas kembali dengan dewan pengupahan dan unsur serikat pekerja," ucapnya.
Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Himawan Estu Bagijo menambahkan dalam penentuan upah ini pemerintah tidak menggunakan format dalam PP 78 maupun PP 36 sebab yang dituntut buruh adalah kenaikan.
"Formatnya seperti apa akan dibicarakan kembali dengan tetap mengacu regulasi yang ada. Tetapi, kami tidak menggunakan istilah-istilah itu (PP 78 dan PP 36), yang penting naik," katanya.
Himawan menegaskan dalam pembahasan upah jika ditekankan pada satu regulasi tidak memungkinkan karena itulah akan ada diskresi yang akan dibuat Gubernur Jatim.
Begitu juga usulan dari kabupaten/kota juga tidak murni menggunakan acuan PP 78 maupun PP 36 karena daerah juga memiliki formula tersendiri untuk menentukan kenaikan upah.
Sementara itu, juru bicara Gesper Jatim Jazuli menegaskan hasil pertemuan dengan Plh. Sekdaprov adalah Gubernur Jatim mengakomodasi kenaikan UMK 2022 sesuai usulan serikat buruh, yaitu menaikkan nilai upah seluruh kabupaten/kota.
Namun, jika usulan tersebut tidak dipenuhi kembali maka buruh di Jatim akan melakukan mogok kerja masal pada 6 hingga 8 Desember 2021.
Di sisi lain, Wakapolda Jatim Brigjen Polisi Slamet Hadi Supraptoyo menyampaikan terima kasih atas aksi buruh yang telah berjalan tertib hingga lima kali di Kantor Gubernur maupun Gedung Negara Grahadi.
Begitu juga usulan dari kabupaten/kota juga tidak murni menggunakan acuan PP 78 maupun PP 36 karena daerah juga memiliki formula tersendiri untuk menentukan kenaikan upah.
Sementara itu, juru bicara Gesper Jatim Jazuli menegaskan hasil pertemuan dengan Plh. Sekdaprov adalah Gubernur Jatim mengakomodasi kenaikan UMK 2022 sesuai usulan serikat buruh, yaitu menaikkan nilai upah seluruh kabupaten/kota.
Namun, jika usulan tersebut tidak dipenuhi kembali maka buruh di Jatim akan melakukan mogok kerja masal pada 6 hingga 8 Desember 2021.
Di sisi lain, Wakapolda Jatim Brigjen Polisi Slamet Hadi Supraptoyo menyampaikan terima kasih atas aksi buruh yang telah berjalan tertib hingga lima kali di Kantor Gubernur maupun Gedung Negara Grahadi.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021