Setoran dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya minim karena terdampak pandemi COVID-19.
Pemimpin Divisi Perencanaan BPR Jatim Ari Tohar di Surabaya, Rabu, mengatakan setoran tersebut hanya senilai Rp5,2 juta dari total dana modal yang diberikan Pemkot Surabaya kepada BPR Jatim sebesar Rp198 juta.
"Kecil memang, karena selama pandemi COVID-19 profit kami juga terganggu signifikan," katanya.
Ari menjelaskan mengingat tulang punggung BPR Jatim adalah kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka sekitar 80 persen penyaluran kreditnya mayoritas ke sektor UMKM.
Menurut ia, pada tahun 2020, laba yang diraih BPR Jatim sebesar Rp4,23 miliar, turun dibanding tahun 2019 dengan perolehan laba sekitar Rp4,4 miliar.
Sebelumnya, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Luthfiyah mengatakan pihaknya telah mengundang manajemen BPR Jatim dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (22/9), untuk mengetahui kinerja BPR Jatim selama semester I tahun 2021 serta berapa besaran deviden yang akan diberikan kepada Pemkot Surabaya.
"Pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja BPR Jatim, untuk itu Komisi B tidak menekankan target pendapatan yang akan disetorkan ke Pemkot Surabaya sebagai induk BUMD di Surabaya," ujarnya.
Luthfiyah menjelaskan dalam buku putih yang tertera soal laba, aset, penyaluran kredit, penambahan nasabah, profit, dan deviden sudah sangat jelas nilai rupiahnya.
Namun, Komisi B tidak menekankan profit perusahaan tidak harus sesuai dengan yang ada di buku putih.
"Kan bisa saja realisasinya diluar dari target BPR Jatim. Misalnya, tidak mencapai target keuntungan sehingga dana yang disetor ke Pemkot Surabaya berkurang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Pemimpin Divisi Perencanaan BPR Jatim Ari Tohar di Surabaya, Rabu, mengatakan setoran tersebut hanya senilai Rp5,2 juta dari total dana modal yang diberikan Pemkot Surabaya kepada BPR Jatim sebesar Rp198 juta.
"Kecil memang, karena selama pandemi COVID-19 profit kami juga terganggu signifikan," katanya.
Ari menjelaskan mengingat tulang punggung BPR Jatim adalah kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka sekitar 80 persen penyaluran kreditnya mayoritas ke sektor UMKM.
Menurut ia, pada tahun 2020, laba yang diraih BPR Jatim sebesar Rp4,23 miliar, turun dibanding tahun 2019 dengan perolehan laba sekitar Rp4,4 miliar.
Sebelumnya, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Luthfiyah mengatakan pihaknya telah mengundang manajemen BPR Jatim dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (22/9), untuk mengetahui kinerja BPR Jatim selama semester I tahun 2021 serta berapa besaran deviden yang akan diberikan kepada Pemkot Surabaya.
"Pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja BPR Jatim, untuk itu Komisi B tidak menekankan target pendapatan yang akan disetorkan ke Pemkot Surabaya sebagai induk BUMD di Surabaya," ujarnya.
Luthfiyah menjelaskan dalam buku putih yang tertera soal laba, aset, penyaluran kredit, penambahan nasabah, profit, dan deviden sudah sangat jelas nilai rupiahnya.
Namun, Komisi B tidak menekankan profit perusahaan tidak harus sesuai dengan yang ada di buku putih.
"Kan bisa saja realisasinya diluar dari target BPR Jatim. Misalnya, tidak mencapai target keuntungan sehingga dana yang disetor ke Pemkot Surabaya berkurang," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021