140 orang warga Kota Mojokerto dapat bantuan bedah rumah

Warga Kota Mojokerto, Jawa Timur, menerima bantuan uang sebesar Rp20 juta untuk program bedah rumah tahun 2021. Dana puluhan juta tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima tanpa dipotong biaya sepeser pun.

 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan tahun ini terdapat 140 orang penerima yang akan segera merasakan manfaat program bedah rumah. 

 

"Rinciannya 95 penerima berada di Kecamatan Prajurit Kulon, 9 penerima di Kecamatan Kranggan dan 36 penerima di Kecamatan Magersari," ujar Wali Kota Ning Ita saat silaturahmi dan penyerahan secara simbolis buku tabungan kepada 30 orang penerima manfaat di Aula Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jumat.

 

Ning Ita menyebut program bedah rumah swadaya ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021. Tahun ini jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun 2019 dan tahun 2020.

 

"Tahun 2019 kemarin ada 200 Keluarga Berpenghasilan Rendah (KBR) yang menerima bantuan, tahun 2020 turun menjadi 150 orang dan tahun ini turun lagi menjadi 140 orang penerima manfaat," katanya.

 

Ning Ita menyebut semestinya sesuai surat keputusan (SK) tahun 2015, Kota Mojokerto sudah dinyatakan bebas dari ploting lingkungan kumuh melaui program Kotaku yakni Kota Bebas Kumuh. Tapi sejak pandemi Covid-19 melanda, ploting itu bisa jadi berubah.

 

"Karena pandemi memukul perekonomian warga, jadi yang kemarin sudah dinyatakan mampu, sekarang bisa berubah menjadi kurang mampu. Untuk itu diperlukan survey terbaru yang bisa menentukan kondisi riil Kota Mojokerto saat ini," ucapnya.

 

Ia mengatakan, Kota Mojokerto memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan Ibu Kota DKI Jakarta. Pasalnya, luas Kota Mojokerto yang hanya 20,21 kilometer persegi memiliki jumlah penduduk sebesar 140 ribu jiwa. 

 

"Tingkat kepadatan kita sebesar 7 ribu per kilometer persegi sedangkan DKI Jakarta hanya 6,8 per kilometer persegi. Ini artinya, persoalan lingkungan kumuh dan tidak sehat juga mengintai kota kita sehingga perlu ada solusi cepat untuk penanganannya," ujarnya.

 

Masih kata Ning Ita, selain program bedah rumah, Pemkot Mojokerto juga memiliki program lain yang berkaitan dengan peningkatan pola hidup bersih dan sehat warga. Diantaranya program Ipal Komunal atau pembanguan jamban di masing-masing kelurahan yang diperuntukkan bagi 70 kepala keluarga, program septik komunal untuk 39 keluarga dan program jamban keluarga.

 

"Untuk program ini, kotorannya tidak boleh dibuang di saluran maupun selokan secara sembarangan. Jadi harus dibuang di septik tank yang memenuhi standar kesehatan sehingga tidak mencemari sumur tetangga sekitar," ujarnya.

 

Ning Ita berjanji berbagai program untuk peningkatan kelayakan hunian warga ini akan terus digencarkan di tahun-tahun berikutnya, sehingga Kota Mojokerto bisa terbebas dari lingkungan kumuh dan pola hidup tidak sehat.

 

"Tahun 2022 dan 2023 akan tetap kita anggarkan untuk bedah rumah. Karena saya ingin rumah yang belum layak, tak sehat dan tak memenuhi standar kelayakan bisa berubah menjadi sehat dan layak," tukasnya.

 

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Mashudi mengatakan tahun ini Kota Mojokerto menerima DAU Bantuan Rumah Swadaya (BRS) sebanyak 50 unit dan DAK sebesar 90 unit.

 

"Masing-masing unit mendapatkan bantuan sebesar Rp. 20 juta. Itu untuk biaya beli material sebesar Rp. 17,5 juta dan biaya tukang sebesar Rp. 2,5 juta,". jelasnya.

 

Ia menjelaskan, saat ini program tersebut baru masih tahap penyerahan buku tabungan. Setelahnya, akan dilaksanakan program tersebut dimasing-masing kelurahan dengan dilakukan pendampingan secara penuh dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

 

"Penerima bantuan tidak perlu khawatir dalam mempergunakan dana ini, karena ada pendampingan dari petugas kita, dengan harapan bedah rumah dapat terseleseiakan tepat waktu dan dengan biaya yang sesuai,” pungkasnya.