Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Kota Surabaya, Jawa Timur, bisa unggul dalam inovasi setelah Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) terbentuk.
Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya William Wirakusuma di Surabaya, Rabu, mengatakan, awalnya Fraksi PSI telah mengusulkan pendirian Brida di Surabaya. Hanya saja, lanjut dia, kondisi pandemi seperti sekarang ini dinilai belum memungkinkan untuk berdiri sendiri.
"Jadi, untuk sementara urusan penelitian dan pengembangan akan ditempelkan ke Bappeko," kata William yang juga anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya.
Menurut dia, masuknya urusan bidang penelitian dan pengembangan ke Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin (16/8) dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
"Salah satu poin pentingnya, kedepan organisasi (Brida) ini berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan," katanya.
William mengatakan seluruh warga Surabaya menaruh harapan besar terhadap perubahan ini. Hal ini dikarenakan Surabaya memiliki banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang kualitasnya sudah sangat baik, bahkan banyak yang sudah bertaraf internasional.
Jadi, lanjut dia, sudah saatnya semua berkolaborasi menyumbangkan hasil penelitian dan inovasinya untuk kemaslahatan warga Surabaya. "Kami harap badan ini bisa menjadi katalisator kolaborasi antara sektor pemerintahan, swasta, dan perguruan tinggi," ujarnya.
Diketahui pembentukan Brida merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021. Setelah terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) April lalu, pemerintah daerah diberikan waktu paling lama dua tahun untuk membentuk badan serupa di level daerah.
Tugas Brida adalah untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
"Sebelum masuk politik, saya sempat menjadi dosen dan peneliti baik di dalam maupun di luar negeri. Saya, rekan-rekan peneliti, dosen, dan civitas akademik di Surabaya pasti punya harapan sama yaitu menjadikan kota ini semakin unggul dalam hal inovasi dan penelitian. Semoga badan ini bisa menjadi wadah kolaborasi bersama," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya William Wirakusuma di Surabaya, Rabu, mengatakan, awalnya Fraksi PSI telah mengusulkan pendirian Brida di Surabaya. Hanya saja, lanjut dia, kondisi pandemi seperti sekarang ini dinilai belum memungkinkan untuk berdiri sendiri.
"Jadi, untuk sementara urusan penelitian dan pengembangan akan ditempelkan ke Bappeko," kata William yang juga anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya.
Menurut dia, masuknya urusan bidang penelitian dan pengembangan ke Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin (16/8) dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
"Salah satu poin pentingnya, kedepan organisasi (Brida) ini berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan," katanya.
William mengatakan seluruh warga Surabaya menaruh harapan besar terhadap perubahan ini. Hal ini dikarenakan Surabaya memiliki banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang kualitasnya sudah sangat baik, bahkan banyak yang sudah bertaraf internasional.
Jadi, lanjut dia, sudah saatnya semua berkolaborasi menyumbangkan hasil penelitian dan inovasinya untuk kemaslahatan warga Surabaya. "Kami harap badan ini bisa menjadi katalisator kolaborasi antara sektor pemerintahan, swasta, dan perguruan tinggi," ujarnya.
Diketahui pembentukan Brida merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021. Setelah terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) April lalu, pemerintah daerah diberikan waktu paling lama dua tahun untuk membentuk badan serupa di level daerah.
Tugas Brida adalah untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
"Sebelum masuk politik, saya sempat menjadi dosen dan peneliti baik di dalam maupun di luar negeri. Saya, rekan-rekan peneliti, dosen, dan civitas akademik di Surabaya pasti punya harapan sama yaitu menjadikan kota ini semakin unggul dalam hal inovasi dan penelitian. Semoga badan ini bisa menjadi wadah kolaborasi bersama," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021