Penanganan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 merupakan faktor penting atau kunci keberhasilan memulihkan perekonomian nasional, kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan pada kebijakan fiskal tahun anggaran 2022.
“Kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha,” terang Puan saat berpidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022.
Menurut Puan, ketidakpastian akibat pandemi diyakini masih jadi tantangan perekonomian Indonesia pada 2022.
“Risiko dan ketidakpastian yang juga akan masih tetap tinggi pada 2022 menjadi tantangan bagi ekonomi kita, di antaranya risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antarnegara akibat perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi,” sebut Ketua DPR RI.
Oleh karena itu, selain fokus pada penanganan krisis kesehatan, Puan mendorong pemerintah menyusun berbagai strategi yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara.
“Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara memenuhi kualitas spending better,” terang Puan.
Terkait sektor perpajakan, Ketua DPR RI berharap pemerintah dapat memperluas objek pajak, memperkuat sistem perpajakan yang sehat dan adil, dan mendalami potensi perpajakan di bidang lain tetapi tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
“Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat. Selain itu, transformasi digital juga semakin luas pada berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya,” usul Puan ke pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Puan juga meminta pemerintah hati-hati menjaga rasio utang agar tetap dalam batas aman dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
APBN 2022 beserta berbagai isu pendapatan dan belanja negara jadi tema-tema yang disoroti oleh Ketua DPR RI dalam pidatonya saat Rapat Paripurna I Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun 2021-2022 di Jakarta, Senin.
Rapat Paripurna itu diikuti oleh 550 anggota DPR RI, yang sebagian besar hadir secara virtual. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan pada kebijakan fiskal tahun anggaran 2022.
“Kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha,” terang Puan saat berpidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022.
Menurut Puan, ketidakpastian akibat pandemi diyakini masih jadi tantangan perekonomian Indonesia pada 2022.
“Risiko dan ketidakpastian yang juga akan masih tetap tinggi pada 2022 menjadi tantangan bagi ekonomi kita, di antaranya risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antarnegara akibat perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi,” sebut Ketua DPR RI.
Oleh karena itu, selain fokus pada penanganan krisis kesehatan, Puan mendorong pemerintah menyusun berbagai strategi yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara.
“Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara memenuhi kualitas spending better,” terang Puan.
Terkait sektor perpajakan, Ketua DPR RI berharap pemerintah dapat memperluas objek pajak, memperkuat sistem perpajakan yang sehat dan adil, dan mendalami potensi perpajakan di bidang lain tetapi tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
“Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat. Selain itu, transformasi digital juga semakin luas pada berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya,” usul Puan ke pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Puan juga meminta pemerintah hati-hati menjaga rasio utang agar tetap dalam batas aman dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
APBN 2022 beserta berbagai isu pendapatan dan belanja negara jadi tema-tema yang disoroti oleh Ketua DPR RI dalam pidatonya saat Rapat Paripurna I Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun 2021-2022 di Jakarta, Senin.
Rapat Paripurna itu diikuti oleh 550 anggota DPR RI, yang sebagian besar hadir secara virtual. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021