Sebanyak 37 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Surabaya, Jatim, terkena dampak perpanjangan PPKM diusulkan dapat Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM).
"Kami minta Pemkot Surabaya memberikan data valid pelaku UMKM yang diusulkan melalui Banpres BPUM. Jadi nanti kami bantu memgawal usulan itu," kata Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, harus ada intervensi kebijakan dari pemerintah terhadap 37 pelaku UMKM yang terkena dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang diperpanjang lagi hingga 16 Agustus 2021.
Selain itu, Anas juga mendorong agar BUMD Permkot Surabaya bisa memberikan pendampingan dan stimulus bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya, sehingga bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam upaya pemulihan ekonomi.
"Seperti Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama bisa memberikan bantuan akses permodalan bagi UMKM maupun program-program lainnya," ujarnya.
Anas mengatakan pemberian bantuan dan permodalan menurutnya akan sia-sia jika tanpa disertai pendampingan secara serius. Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta pemkot mempercepat vaksinasi kepada pelaku UMUM, khususnya di Sentra Wisata Kuliner (SWK).
"Ini penting guna mempercepat herd immunity (kekebalan kelompok) di Surabaya," ujarnya.
Politikus PDIP ini mendukung upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang telah mengusulkan 37 ribu pelaku UMKM mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp1,2 juta untuk satu UMKM binaan Pemkot Surabaya.
Menurut Anas, ini adalah langkah yang bagus, sebagai upaya untuk membantu para pelaku UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini.
"Sebetulnya ini bagus kalau pihak Dinas Koperasi bisa mengetahui siapa saja UMKM yang sudah bisa mencairkan bansos tersebut," katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Widodo Suryantoro sebelumnya mengatakan, pada Juli, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap 37 ribu pelaku UMKM yang diusulkan mendapatkan bantuan sosial.
Dari jumlah tersebut, bantuan yang sudah terealisasi sekitar 15 ribu pelaku UMKM, sedangkan sisanya masih ada dalam proses dan ada juga yang dikembalikan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Kami minta Pemkot Surabaya memberikan data valid pelaku UMKM yang diusulkan melalui Banpres BPUM. Jadi nanti kami bantu memgawal usulan itu," kata Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, harus ada intervensi kebijakan dari pemerintah terhadap 37 pelaku UMKM yang terkena dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang diperpanjang lagi hingga 16 Agustus 2021.
Selain itu, Anas juga mendorong agar BUMD Permkot Surabaya bisa memberikan pendampingan dan stimulus bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya, sehingga bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam upaya pemulihan ekonomi.
"Seperti Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama bisa memberikan bantuan akses permodalan bagi UMKM maupun program-program lainnya," ujarnya.
Anas mengatakan pemberian bantuan dan permodalan menurutnya akan sia-sia jika tanpa disertai pendampingan secara serius. Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta pemkot mempercepat vaksinasi kepada pelaku UMUM, khususnya di Sentra Wisata Kuliner (SWK).
"Ini penting guna mempercepat herd immunity (kekebalan kelompok) di Surabaya," ujarnya.
Politikus PDIP ini mendukung upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang telah mengusulkan 37 ribu pelaku UMKM mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp1,2 juta untuk satu UMKM binaan Pemkot Surabaya.
Menurut Anas, ini adalah langkah yang bagus, sebagai upaya untuk membantu para pelaku UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini.
"Sebetulnya ini bagus kalau pihak Dinas Koperasi bisa mengetahui siapa saja UMKM yang sudah bisa mencairkan bansos tersebut," katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Widodo Suryantoro sebelumnya mengatakan, pada Juli, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap 37 ribu pelaku UMKM yang diusulkan mendapatkan bantuan sosial.
Dari jumlah tersebut, bantuan yang sudah terealisasi sekitar 15 ribu pelaku UMKM, sedangkan sisanya masih ada dalam proses dan ada juga yang dikembalikan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021