Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya diminta menyiapkan asesmen atau penilaian di lokasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yakni di kantor-kantor pos, sebelum kegiatan itu digelar pekan kedua Juli 2021.

"Saya minta agar Satgas COVID-19 melalui Linmas dan Satpol PP membantu kantor pos saat penyaluran BLT. Ini untuk mengatur warga yang menjadi penerima BLT agar tidak timbul kerumunan," kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Surabaya, Jumat.

Wawali Armuju menyampaikan, dalam PPKM Darurat ini penting memperhatikan keselamatan warga Surabaya khususnya pada saat pengambilan BLT. Sehingga dalam penyaluran BLT nantinya harus berbeda dari sebelum-sebelumnya.

"Penerapan protokol kesehatan harus lebih disiplin. Jangan sampai karena penyaluran BLT timbul kluster baru. Oleh karena itu kami antisipasi sejak sekarang," ujarnya

Menurut dia, perpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa BLT dari Kementerian Sosial (Kemensos) seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. 

Selain BST, bansos lainnya yang didapat warga selama PPKM Darurat berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan BLT Himpunan Bank Negara (Himbara).

Harapannya, lanjut dia, dengan bansos tersebut dapat meringankan beban masyarakat selama masa PPKM darurat. Diperkirakan BLT dari Kemensos akan mulai disalurkan pada pekan kedua Juli 2021.

Armuji mengatakan ada sekitar 277.293 keluarga di Kota Surabaya yang terdaftar di database Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mereka ini yang mendapatkan intervensi dari pemerintah. Sedangkan penerima manfaat BST di Kota Surabaya pada Januari 2021 sebanyak 175.721 warga. (*)


 

Pewarta: Abdul Hakim

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021