Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik Lebaran 2021 secara umum telah berjalan cukup bagus.
"Memang kebijakan peniadaan mudik ini tidak berhasil 100 persen, tapi bukan berarti gagal sama sekali. Secara umum sudah bagus," katanya dalam rilis kepada wartawan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Indikator penilaian tersebut berdasarkan pemanfaatan data historis penanganan peniadaan mudik 2020, pengetatan pengawasan di sejumlah jalur 'tikus' atau alternatif yang dipelajari secara detail, kemudian modus operandi pemudik yang nekat dengan cara-cara yang menurut mereka kreatif tapi berhasil diantisipasi.
Baca juga: Polda Jatim lakukan rapid test secara acak di pos penyekatan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan larangan mudik, Minggu (16/5/2021). (ANTARA/HO-Kemenko PMK)
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengemukakan data kepolisan pada 2021 melaporkan jumlah pemudik berkisar 1 juta orang. Jumlah yang berkurang signifikan dibandingkan tahun lalu itu mestinya menandakan aturan peniadaan mudik berjalan cukup efektif.
Muhadjir mengatakan akhir pekan pascaperayaan Idul Fitri 1442 Hijriah diprediksi bakal menjadi puncak arus balik masyarakat yang sebelumnya nekat mudik ke kampung halaman.
Pemerintah mengklaim telah menyiapkan langkah antisipasi guna menyambut kedatangan para pemudik nekat tersebut.
Antisipasi dilakukan bukan hanya di Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta, namun juga di beberapa pusat kota termasuk masing-masing ibu kota provinsi.
"Ibu kota bukan satu-satunya. Ini semua sudah kita hitung termasuk ibu kota di setiap provinsi yang nanti juga akan menjadi tujuan arus balik. Ini sudah kita hitung betul, mudah-mudahan nanti perhitungan kita mendekati benar," ujarnya.
Polisi memberhentikan kendaraan untuk diperiksa saat penyekatan larangan mudik Lebaran di akses masuk Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (8/5/2021). Petugas gabungan di pos pemeriksaan tersebut meminta kembali sejumlah pengendara karena tidak memiliki kelengkapan dokumen. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.
Namun demikian, Muhadjir mengakui hal itu tidaklah mudah. "Karena ini kan bicara tentang orang, mobilitas, susah untuk dipastikan. Tetapi apa yang sudah dilakukan Pak Menhub, aparat kepolisian dan TNI di dalam melakukan penyekatan dan penindakan ketika berangkat, saya kira ini sangat berharga untuk dijadikan dasar kita membijaksanai menyambut kedatangan mereka arus balik ini," katanya.
Menurut Muhadjir, pemerintah juga telah mempersiapkan fasilitas tambahan seperti tempat tidur rumah sakit, ruang ICU, serta ketersediaan oksigen. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menambah jumlah pelacak atau tracer dari 5 ribu menjadi 100 ribu orang.
"Mudah-mudahan ini akan bisa lebih mengefektifkan untuk mencegah terjadinya penyebaran varian baru yang sudah berada di Singapura, Malaysia, Filipina, dan mudah-mudahan tidak sampai seperti yang terjadi di negara yang sangat parah," kata Menko PMK. (*)
