Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta petugas gabungan Polisi, TNI, dan Pemkot saat melakukan operasi mudik lebih efektif dan teliti agar pengendalian penyebaran COVID-19 berjalan optimal.
"Saya mengapresiasi Satgas yang telah berupaya mengendalikan sebaran COVID-19 di Surabaya sehingga tidak ada peningkatan kasus yang signifikan di bulan Ramadhan ini," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya William Wirakusuma di Surabaya, Jumat.
William mengatakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, petugas gabungan Polisi, TNI, dan unsur Pemkot Surabaya telah melaksanakan pengetatan dan pelarangan mudik sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Polrestabes Surabaya telah membentuk 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Khusus menyambut mudik Lebaran, petugas telah menyiapkan 17 titik penyekatan.
"Saya berharap catatan positif ini bisa diteruskan hingga Lebaran, bahkan pasca-Lebaran. Khusus untuk operasi mudik," kata William yang Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Surabaya.
Saat ini, kata dia, petugas gabungan telah menerapkan sistem penandaan stiker bagi plat non-L dan W yang rutin melintas di Surabaya. Stiker ini diberikan setelah petugas melakukan pemeriksaan dokumen seperti KTP, Surat Kerja, dan sebagainya.
Pemberian stiker dilakukan untuk menghindari pemeriksaan berulang yang bisa menyebabkan kemacetan. William berharap inovasi peningkatan efektivitas pemeriksaan seperti ini bisa terus dilakukan dan diperluas penerapannya.
"Saya percaya tahun ini petugas bisa menerapkan penyekatan dengan lebih baik karena sudah ada pengalaman tahun lalu," ujarnya.
Jika perlu, lanjut dia, bisa dilakukan sistem rotasi petugas (shifting) yang lebih sering agar kondisi petugas selalu prima dan tidak ada kekosongan di titik penyekatan. Operasi mudik ini sangat penting, belajar dari India yang kasusnya melonjak pascapemilu dan perayaan hari raya.
"Kita harus menjaga kinerja positif pengendalian COVID-19 di Surabaya," kata William.
Diketahui hingga 6 Mei 2021, kasus COVID-19 di Surabaya mencapai 23.605 dengan penambahan kasus sekitar 20 orang per hari pada dua minggu terakhir. Upaya vaksinasi juga telah berjalan baik dan menjangkau sekitar 800 ribu warga dengan persentase vaksinasi lansia mencapai 75 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.
William berharap Satgas dan seluruh warga Surabaya tidak terlena dengan capaian ini dan tetap melakukan pengetatan protokol kesehatan khususnya pada momentum mudik Lebaran ini. (*)
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, petugas gabungan disiagakan di 17 titik perbatasan kota selama pemberlakukan larangan mudik Lebaran mulai 6- 17 Mei 2021.
"Kita ada penyekatan di 17 titik, dan termasuk pengetatan di terminal-terminal tipe A kita, baik Purabaya maupun Tambak Osowilangun (TOW). Sehingga diharapkan tidak ada pelaku mudik. Jadi masyarakat akan discreening," kata Irvan.
Dalam penyekatan tersebut, Irvan menjelaskan, bahwa screening akan dilakukan bagi kendaraan selain plat L (luar Kota Surabaya) yang bertujuan akan keluar atau masuk ke Kota Pahlawan. Bahkan, screening juga dilakukan kepada warga di luar KTP Surabaya yang mempunyai tujuan selain untuk bekerja atau kepentingan kedaruratan. "Bagi yang kedapatan melanggar juga akan diminta putar balik," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Saya mengapresiasi Satgas yang telah berupaya mengendalikan sebaran COVID-19 di Surabaya sehingga tidak ada peningkatan kasus yang signifikan di bulan Ramadhan ini," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya William Wirakusuma di Surabaya, Jumat.
William mengatakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, petugas gabungan Polisi, TNI, dan unsur Pemkot Surabaya telah melaksanakan pengetatan dan pelarangan mudik sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Polrestabes Surabaya telah membentuk 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Khusus menyambut mudik Lebaran, petugas telah menyiapkan 17 titik penyekatan.
"Saya berharap catatan positif ini bisa diteruskan hingga Lebaran, bahkan pasca-Lebaran. Khusus untuk operasi mudik," kata William yang Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Surabaya.
Saat ini, kata dia, petugas gabungan telah menerapkan sistem penandaan stiker bagi plat non-L dan W yang rutin melintas di Surabaya. Stiker ini diberikan setelah petugas melakukan pemeriksaan dokumen seperti KTP, Surat Kerja, dan sebagainya.
Pemberian stiker dilakukan untuk menghindari pemeriksaan berulang yang bisa menyebabkan kemacetan. William berharap inovasi peningkatan efektivitas pemeriksaan seperti ini bisa terus dilakukan dan diperluas penerapannya.
"Saya percaya tahun ini petugas bisa menerapkan penyekatan dengan lebih baik karena sudah ada pengalaman tahun lalu," ujarnya.
Jika perlu, lanjut dia, bisa dilakukan sistem rotasi petugas (shifting) yang lebih sering agar kondisi petugas selalu prima dan tidak ada kekosongan di titik penyekatan. Operasi mudik ini sangat penting, belajar dari India yang kasusnya melonjak pascapemilu dan perayaan hari raya.
"Kita harus menjaga kinerja positif pengendalian COVID-19 di Surabaya," kata William.
Diketahui hingga 6 Mei 2021, kasus COVID-19 di Surabaya mencapai 23.605 dengan penambahan kasus sekitar 20 orang per hari pada dua minggu terakhir. Upaya vaksinasi juga telah berjalan baik dan menjangkau sekitar 800 ribu warga dengan persentase vaksinasi lansia mencapai 75 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.
William berharap Satgas dan seluruh warga Surabaya tidak terlena dengan capaian ini dan tetap melakukan pengetatan protokol kesehatan khususnya pada momentum mudik Lebaran ini. (*)
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, petugas gabungan disiagakan di 17 titik perbatasan kota selama pemberlakukan larangan mudik Lebaran mulai 6- 17 Mei 2021.
"Kita ada penyekatan di 17 titik, dan termasuk pengetatan di terminal-terminal tipe A kita, baik Purabaya maupun Tambak Osowilangun (TOW). Sehingga diharapkan tidak ada pelaku mudik. Jadi masyarakat akan discreening," kata Irvan.
Dalam penyekatan tersebut, Irvan menjelaskan, bahwa screening akan dilakukan bagi kendaraan selain plat L (luar Kota Surabaya) yang bertujuan akan keluar atau masuk ke Kota Pahlawan. Bahkan, screening juga dilakukan kepada warga di luar KTP Surabaya yang mempunyai tujuan selain untuk bekerja atau kepentingan kedaruratan. "Bagi yang kedapatan melanggar juga akan diminta putar balik," ujarnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021