Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya mengakomodasi gelombang penolakan masyarakat atas kebijakan kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP dan akan mengevaluasinya untuk beberapa wilayah yang mengalami perubahan nilai pajak berlipat.
"Di beberapa wilayah, terutama daerah pinggiran yang kenaikan NJOP-nya terlalu tinggi. Ada kekeliruan dan akan kami benahi tahun depan," kata Sekda Tulungagung Sukaji dikonfirmasi usai rapat dengar pendapat di DPRD Tulungagung, Rabu.
Permasalahan itu pula yang menjadi fokus bahasan rapat dengar pendapat dengan dewan.
Menurut Sukaji, pemerintah daerah telah bersepakat untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan NJOP, terutama di wilayah pesisir selatan yang NJOP-nya naik belasan kali lipat.
Ada kesan di publik, kenaikan NJOP di daerah selatan dipaksakan karena masuk peta jalur lingkar selatan (JLS) yang saat ini sedang proses pembangunan.
Namun, Sukaji membantahnya. Ia berdalih kenaikan disesuaikan dengan potensi perubahan harga yang terjadi dalam kurun lima tahun terakhir.
"Seharusnya kenaikan NJOP ini menguntungkan bagi masyarakat karena harga tanahnya menjadi tinggi," katanya.
Namun, karena muncul resistensi, pemkab akan melakukan evaluasi terbatas. Daerah yang NJOP-nya terlalu tinggi akan dievaluasi ulang, sementara wilayah yang kenaikannya sedikit atau sedang akan dilanjutkan.
"Evaluasi baru dilakukan jika ada keberatan dari masyarakat, lalu keberatan itu akan dikaji dan dievaluasi lagi tahun depan," katanya.
Ketua DPRD Tulungagung Sumarsono mengatakan hasil rapat dengar pendapat melahirkan kesepakatan kenaikan PBB maksimal 25 persen.
"Yang benar dilanjutkan, yang kurang benar disesuaikan, yang salah akan dibenarkan tapi melalui mekanisme di tahun yang akan datang," kata Sumarsono.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Di beberapa wilayah, terutama daerah pinggiran yang kenaikan NJOP-nya terlalu tinggi. Ada kekeliruan dan akan kami benahi tahun depan," kata Sekda Tulungagung Sukaji dikonfirmasi usai rapat dengar pendapat di DPRD Tulungagung, Rabu.
Permasalahan itu pula yang menjadi fokus bahasan rapat dengar pendapat dengan dewan.
Menurut Sukaji, pemerintah daerah telah bersepakat untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan NJOP, terutama di wilayah pesisir selatan yang NJOP-nya naik belasan kali lipat.
Ada kesan di publik, kenaikan NJOP di daerah selatan dipaksakan karena masuk peta jalur lingkar selatan (JLS) yang saat ini sedang proses pembangunan.
Namun, Sukaji membantahnya. Ia berdalih kenaikan disesuaikan dengan potensi perubahan harga yang terjadi dalam kurun lima tahun terakhir.
"Seharusnya kenaikan NJOP ini menguntungkan bagi masyarakat karena harga tanahnya menjadi tinggi," katanya.
Namun, karena muncul resistensi, pemkab akan melakukan evaluasi terbatas. Daerah yang NJOP-nya terlalu tinggi akan dievaluasi ulang, sementara wilayah yang kenaikannya sedikit atau sedang akan dilanjutkan.
"Evaluasi baru dilakukan jika ada keberatan dari masyarakat, lalu keberatan itu akan dikaji dan dievaluasi lagi tahun depan," katanya.
Ketua DPRD Tulungagung Sumarsono mengatakan hasil rapat dengar pendapat melahirkan kesepakatan kenaikan PBB maksimal 25 persen.
"Yang benar dilanjutkan, yang kurang benar disesuaikan, yang salah akan dibenarkan tapi melalui mekanisme di tahun yang akan datang," kata Sumarsono.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021