Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Timur bersyukur dan menyambut baik keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengajuan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Ini patut kami syukuri. Otomatis kebenaran akan muncul dan kami solid, mulai dari ranting, DPC, DPD sampai ke pusat tidak ada masalah," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subianti, di Surabaya, Rabu.
Politisi perempuan yang akrab disapa Anti tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan keputusan secara objektif dan profesional dengan menolak hasil KLB yang diduga ilegal.
Dengan demikian, kata dia, secara otomatis tidak ada lagi dualisme dan hanya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
“Kami, terutama yang dibwah sangat bangga sekali atas keputusan pemerintah. Sudah jelas dan terang, ketua kami AHY," ucap dia.
Hasil dari Kemenkumham, lanjut dia, membuatnya lega dan saat ini seluruh anggota legislatif di Jatim akan lebih fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat.
"Kami akan semakin berkoalisi dan mesra dengan masyarakat, itu fokus kami ke depan," kata Anti.
Sekadar diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Keputusan yang dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
Selain itu, pemerintah juga sampai saat ini masih merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Ini patut kami syukuri. Otomatis kebenaran akan muncul dan kami solid, mulai dari ranting, DPC, DPD sampai ke pusat tidak ada masalah," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subianti, di Surabaya, Rabu.
Politisi perempuan yang akrab disapa Anti tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan keputusan secara objektif dan profesional dengan menolak hasil KLB yang diduga ilegal.
Dengan demikian, kata dia, secara otomatis tidak ada lagi dualisme dan hanya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
“Kami, terutama yang dibwah sangat bangga sekali atas keputusan pemerintah. Sudah jelas dan terang, ketua kami AHY," ucap dia.
Hasil dari Kemenkumham, lanjut dia, membuatnya lega dan saat ini seluruh anggota legislatif di Jatim akan lebih fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat.
"Kami akan semakin berkoalisi dan mesra dengan masyarakat, itu fokus kami ke depan," kata Anti.
Sekadar diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Keputusan yang dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
Selain itu, pemerintah juga sampai saat ini masih merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021