Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi terobosan Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk melayani publik dan upaya menyelesaikan sejumlah urusan kependudukan melalui program Smart Kampung.
Dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, Smart Kampung yang digagas Pemkab Banyuwangi, salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa, termasuk memudahkan akses warga miskin membuat surat pernyataan miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis.
"Kita melihat teknologi didayagunakan untuk melayani masyarakat. Memudahkan aparat untuk melayani warga," kata Puan Maharani saat kunjungan kerja ke Balai Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Senin.
Ia pun berharap secara bertahap teknologi informatika digunakan di semua lini pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi lokal.
"Infrastruktur teknologi ini jangan hanya di kota besar saja, karena justru wilayah Indonesia didominasi oleh desa-desa yang lokasinya jauh dan terpencil," ujarnya.
Menurut ia, pengawasan program juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif," tuturnya.
Karena itu, Puan Maharani berpesan agar aparat pemerintah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.
"Tugas dan fungsi kita adalah melayani masyarakat, kalau masyarakat sudah puas, artinya kerja kita sudah benar," ucapnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani melihat langsung pelayanan publik yang emmanfaatkan teknologi di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi. Senin (1/3/2021) (ANTARA/HO-istimewa)
Dalam kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, Puan Maharani juga didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan melihat langsung bagaimana aparat Desa Sukojati melayani berbagai kebutuhan masyarakat lewat aplikasi "Sekawan".
Aplikasi Sekawan terdapat 24 jenis pelayanan dari pengurusan akta lahir hingga akta kematian, dan semua selesai hanya dalam waktu lima menit, termasuk Termasuk pembuatan KTP elektronik.
Puan Maharani juga menginspeksi sistem pelayanan publik di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi. Puan menyaksikan data kependudukan dan sistem pengawasan yang semuanya terintegrasi secara digital.
Sistem tersebut menyediakan fitur untuk melihat jumlah warga miskin dan data warga yang sudah mendapat bantuan sosial secara nyata.
Selain itu, penggunaan dana desa (DD) dan seluruh proyek yang menggunakan DD dapat lebih mudah diawasi, dan dipantau perkembangan pembangunannya. Sehingga jika ada penyelewengan bisa diantisipasi sejak dini. (*)
