Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono meminta Wali Kota Eri Cahyadi menjaga keberlanjutan dari wali kota pendahulunya untuk meneruskan program pembangunan bagi wong cilik atau rakyat kecil.
"Rakyat Surabaya menaruh harapan besar, punya ekspektasi tinggi, terhadap Eri Cahyadi-Armuji, yang meneruskan Bu Risma, yang punya welas asih pada wong cilik, mereka yang miskin, papa dan tak berdaya," kata Adi Sutarwijono di acara serah trima jabatan dari Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya Hendro Gunawan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di gedung DPRD Surabaya, Senin.
Menurut dia, pandemi COVID-19 yang terjadi setahun lebih ini paling berdampak terhadap rakyat kecil. Hal ini dikarenakan banyak di antara mereka yang terkena PHK ataupun kalau tidak pekerjaannya menjadi tersendat-sendat.
Adi mengapresiasi gebrakan awal dari Eri Cahyadi di bidang kesehatan, di mana warga Kota Surabaya dalam mengurus BPJS Kesehatan cukup menyerahkan KTP dan tidak perlu surat keterangan miskin, sebagaiman berlaku selama ini.
"Wali Kota Eri Cahyadi telah membuat terobosan, di hari-hari pertama menjabat, di mana pelayanan kesehatan pada rakyat Surabaya menjadi cepat," kata Adi.
Berikutnya lagi, kata Adi, Wali Kota Eri Cahyadi sangat membuat skema kebijakan untuk menanggulangi pengangguran, kebutuhan kerja dan kemiskinan.
"Ini problem yang hari-hari ini sangat menghimpit warga di kampung-kampung. Program-program padat karya dari wali kota dan wakil wali kota sangat membantu menyerap tenaga kerja," kata Adi.
Secara keseluruhan, lanjut dia, warga Kota Surabaya menunggu terobosan-terobosan dan lompatan kebijakan dari Eri Cahyadi-Armuji.
"Selain tenaga kerja dan kesehatan, juga sektor UMKM, pendidikan dan kebijakan sosial lain untuk menangani kemiskinan. Warga Surabaya menunggu tangan dingin Eri Cahyadi-Armuji," kata Adi.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan bahwa salah satu program kerjanya adalah setiap kepala keluarga di Kota Surabaya nanti pengjasilannya minimal harus sesuai upah minimum kota (UMK). Apabila memang masih belum, lanjut dia, pihaknya akan mengupayakan melalui program UMKM.
"Setiap kepala keluarga di kota ini pendapatannya harus sesuai dengan UMK. Bagi yang belum akan kita ikutkan program UMKM dari Pemerintah Kota Surabaya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Rakyat Surabaya menaruh harapan besar, punya ekspektasi tinggi, terhadap Eri Cahyadi-Armuji, yang meneruskan Bu Risma, yang punya welas asih pada wong cilik, mereka yang miskin, papa dan tak berdaya," kata Adi Sutarwijono di acara serah trima jabatan dari Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya Hendro Gunawan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di gedung DPRD Surabaya, Senin.
Menurut dia, pandemi COVID-19 yang terjadi setahun lebih ini paling berdampak terhadap rakyat kecil. Hal ini dikarenakan banyak di antara mereka yang terkena PHK ataupun kalau tidak pekerjaannya menjadi tersendat-sendat.
Adi mengapresiasi gebrakan awal dari Eri Cahyadi di bidang kesehatan, di mana warga Kota Surabaya dalam mengurus BPJS Kesehatan cukup menyerahkan KTP dan tidak perlu surat keterangan miskin, sebagaiman berlaku selama ini.
"Wali Kota Eri Cahyadi telah membuat terobosan, di hari-hari pertama menjabat, di mana pelayanan kesehatan pada rakyat Surabaya menjadi cepat," kata Adi.
Berikutnya lagi, kata Adi, Wali Kota Eri Cahyadi sangat membuat skema kebijakan untuk menanggulangi pengangguran, kebutuhan kerja dan kemiskinan.
"Ini problem yang hari-hari ini sangat menghimpit warga di kampung-kampung. Program-program padat karya dari wali kota dan wakil wali kota sangat membantu menyerap tenaga kerja," kata Adi.
Secara keseluruhan, lanjut dia, warga Kota Surabaya menunggu terobosan-terobosan dan lompatan kebijakan dari Eri Cahyadi-Armuji.
"Selain tenaga kerja dan kesehatan, juga sektor UMKM, pendidikan dan kebijakan sosial lain untuk menangani kemiskinan. Warga Surabaya menunggu tangan dingin Eri Cahyadi-Armuji," kata Adi.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan bahwa salah satu program kerjanya adalah setiap kepala keluarga di Kota Surabaya nanti pengjasilannya minimal harus sesuai upah minimum kota (UMK). Apabila memang masih belum, lanjut dia, pihaknya akan mengupayakan melalui program UMKM.
"Setiap kepala keluarga di kota ini pendapatannya harus sesuai dengan UMK. Bagi yang belum akan kita ikutkan program UMKM dari Pemerintah Kota Surabaya," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021