Kalangan anggota DPRD Surabaya berbeda pendapat menyikapi pemerintah pusat memberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya pada 11-25 Januari 2020.
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz di Surabaya, Jumat, mengatakan tidak ada satupun wilayah atau daerah yang senang diberlakukan PPKM.
"PPKM akan sangat mungkin melumpuhkan roda ekonomi. Saat ini di Surabaya roda perekonomian merangkak bangkit. Tapi ketika diterapkan PPKM maka akan terpukul kembali," ujarnya
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak menyerahkan PPKM ke masing-masing daerah. Apalagi, lanjut dia, saat ini sudah ada otonomi daerah.
Menurut dia, otonomi daerah bisa dikatakan sebagai desentralisasi bukan sentralistik. Namun, lanjut dia, ketika ada instruksi seperti itu dari pemerintah pusat, maka sistim sentralistik mulai diterapkan lagi.
Mahfudz mengatakan sebaiknya tidak perlu ada PPKM di Surabaya, melainkan yang terpenting adalah penerapan protokol kesehatan (prokes) di semua lini secara ketat.
Berbeda halnya sikap anggota Komisi B lainya, John Tamrun. Ia menyebutkan, bahwa PPKM ini memang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Surabaya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mendukung langkah pemerintah. Namun perlu diingat, lanjut dia, bahwa pemerintah juga harus berprilaku adil terhadap pengusaha atau yang membuka tempat usaha.
Menurutnya sudah banyak tempat usaha yang sudah menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dengan menyediakan tempat cuci tangan, mengatur jarak serta memakai masker, sehingga perlu bagi tempat usaha itu untuk mendapatkan sertifikasi.
"Jika diterapkan PPKM, maka pemerintah juga harus berprilaku adil. Karena sudah banyak tempat usaha yang menerapkan Prokes, sehingga mereka bisa tetap menjalankan usahanya," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan PPKM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dipatuhi semua daerah karena sudah melalui kajian mendalam dengan melihat aspek kesehatan dan ekonomi.
"Tidak elok plt wali kota Surabaya menolak kebijakan pemerintah pusat dengan tidak menerapkan PPKM," katanya.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan pemerintah pusat tidak perlu diperdebatkan lagi. "Saya berharap wali kota Surabaya mendukung dan menyiapkan segala sesuatu yang sudah ditentukan pemerintah pusat," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz di Surabaya, Jumat, mengatakan tidak ada satupun wilayah atau daerah yang senang diberlakukan PPKM.
"PPKM akan sangat mungkin melumpuhkan roda ekonomi. Saat ini di Surabaya roda perekonomian merangkak bangkit. Tapi ketika diterapkan PPKM maka akan terpukul kembali," ujarnya
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak menyerahkan PPKM ke masing-masing daerah. Apalagi, lanjut dia, saat ini sudah ada otonomi daerah.
Menurut dia, otonomi daerah bisa dikatakan sebagai desentralisasi bukan sentralistik. Namun, lanjut dia, ketika ada instruksi seperti itu dari pemerintah pusat, maka sistim sentralistik mulai diterapkan lagi.
Mahfudz mengatakan sebaiknya tidak perlu ada PPKM di Surabaya, melainkan yang terpenting adalah penerapan protokol kesehatan (prokes) di semua lini secara ketat.
Berbeda halnya sikap anggota Komisi B lainya, John Tamrun. Ia menyebutkan, bahwa PPKM ini memang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Surabaya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mendukung langkah pemerintah. Namun perlu diingat, lanjut dia, bahwa pemerintah juga harus berprilaku adil terhadap pengusaha atau yang membuka tempat usaha.
Menurutnya sudah banyak tempat usaha yang sudah menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dengan menyediakan tempat cuci tangan, mengatur jarak serta memakai masker, sehingga perlu bagi tempat usaha itu untuk mendapatkan sertifikasi.
"Jika diterapkan PPKM, maka pemerintah juga harus berprilaku adil. Karena sudah banyak tempat usaha yang menerapkan Prokes, sehingga mereka bisa tetap menjalankan usahanya," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan PPKM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dipatuhi semua daerah karena sudah melalui kajian mendalam dengan melihat aspek kesehatan dan ekonomi.
"Tidak elok plt wali kota Surabaya menolak kebijakan pemerintah pusat dengan tidak menerapkan PPKM," katanya.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan pemerintah pusat tidak perlu diperdebatkan lagi. "Saya berharap wali kota Surabaya mendukung dan menyiapkan segala sesuatu yang sudah ditentukan pemerintah pusat," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021