![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/441972/gerakan-reformasi-jember-desak-kejari-tak-bermain-politik&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/12/21/WhatsApp-Image-2020-12-21-at-10.58.25.jpeg&description=Gerakan Reformasi Jember desak Kejari tak "bermain" politik){kind=link}
Sejumlah warga yang mengatasnamakan Gerakan Reformasi Jember (GRJ) menggelar demo untuk mendesak aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri setempat bekerja secara profesional dan tidak terlibat politik.
"Berdasarkan catatan kami, dua kali Kejari Jember diduga bermain-main politik dalam enam bulan terakhir ini," kata Koordinator Gerakan Reformasi Jember Kustiono Musri usai berdemonstrasi di Kantor Kejari Jember, Senin.
Ia menjelaskan Kejari Jember pernah berupaya mempertemukan Bupati Jember Faida dengan Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi terkait kebuntuan pembahasan APBD 2019 dan dugaan intimidasi yang dilakukan kepada Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief saat Bupati Jember Faida datang ke Kejari Jember.
"Dua kejadian dalam setahun dan keduanya heboh di mata publik Jember, sehingga dua kali kejaksaan diduga bermain-main politik," tuturnya.
Ia menjelaskan jaksa wajib bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, terutama terkait permasalahan politik serta tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, kepribadian, serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran.
"Jaksa itu bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran, sehingga aparat penegak hukum harus bekerja profesional di bidangnya," katanya.
Sementara itu. Kajari Jember Prima Idwan Mariza saat dikonfirmasi secara terpisah oleh sejumlah wartawan membantah tudingan keterlibatannya dalam ranah politik daerah karena yang dilakukannya selama ini merupakan langkah normatif selaku lembaga vertikal dengan Pemkab Jember.
Terkait kedatangan Bupati Faida ke Kantor Kejari Jember pada Senin (14/12) pekan lalu, ia menegaskan bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya, karena Bupati Faida hadir secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan pihaknya sebagai tuan rumah yang tidak bisa menolak dalam memberi ruang untuk berkonsultasi.
"Saya sebenarnya sudah menyarankan agar Bupati Jember berkirim surat secara resmi terkait konsultasi hukum, tetapi beliau tiba-tiba datang dengan sejumlah pejabat dan kami menerima kunjungannya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Berdasarkan catatan kami, dua kali Kejari Jember diduga bermain-main politik dalam enam bulan terakhir ini," kata Koordinator Gerakan Reformasi Jember Kustiono Musri usai berdemonstrasi di Kantor Kejari Jember, Senin.
Ia menjelaskan Kejari Jember pernah berupaya mempertemukan Bupati Jember Faida dengan Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi terkait kebuntuan pembahasan APBD 2019 dan dugaan intimidasi yang dilakukan kepada Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief saat Bupati Jember Faida datang ke Kejari Jember.
"Dua kejadian dalam setahun dan keduanya heboh di mata publik Jember, sehingga dua kali kejaksaan diduga bermain-main politik," tuturnya.
Ia menjelaskan jaksa wajib bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, terutama terkait permasalahan politik serta tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, kepribadian, serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran.
"Jaksa itu bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran, sehingga aparat penegak hukum harus bekerja profesional di bidangnya," katanya.
Sementara itu. Kajari Jember Prima Idwan Mariza saat dikonfirmasi secara terpisah oleh sejumlah wartawan membantah tudingan keterlibatannya dalam ranah politik daerah karena yang dilakukannya selama ini merupakan langkah normatif selaku lembaga vertikal dengan Pemkab Jember.
Terkait kedatangan Bupati Faida ke Kantor Kejari Jember pada Senin (14/12) pekan lalu, ia menegaskan bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya, karena Bupati Faida hadir secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan pihaknya sebagai tuan rumah yang tidak bisa menolak dalam memberi ruang untuk berkonsultasi.
"Saya sebenarnya sudah menyarankan agar Bupati Jember berkirim surat secara resmi terkait konsultasi hukum, tetapi beliau tiba-tiba datang dengan sejumlah pejabat dan kami menerima kunjungannya," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020