Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepada semua pihak jangan sampai timbul klaster pilkada pada pemilihan kepala daerah serentak di 19 kabupaten dan kota di provinsi setempat.
"Kami datang ke Sidoarjo ini ingin memastikan pilkada berjalan dengan aman dan nyaman serta jangan sampai terjadi klaster pilkada," kata Khofifah saat melakukan rapat koordinasi bersama jajaran forkopimda Jatim di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin malam.
Khofifah berterima kasih kepada jajaran forkopimda yang telah berjuang dan melakukan pengawalan terkait pengendalian COVID-19 di Jawa Timur.
"Pemprov akan selalu solid berkoordinasi untuk penyelenggaraan pilkada berjalan dengan baik dan juga diharapkan mendapatkan hasil yang terbaik," ujarnya.
Disinggung dengan hasil uji cepat dan uji usap para saksi, Gubernur Khofifah mengatakan kalau uji cepat dan uji usap saksi itu menjadi tanggung jawab para pasangan calon.
"Biasanya nama saksi itu diberikan saat injury time. Apakah nanti ditolak kalau ada yang belum melengkapi syarat uji usap dan uji cepat. Tentunya sama-sama harus mengedepankan protokol kesehatan," ucapnya.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan lintas sektoral yang ada untuk pengamanan pilkada.
"Termasuk dengan jajaran TNI untuk membantu pengamanan pilkada di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur," katanya.
"Kami datang ke Sidoarjo ini ingin memastikan pilkada berjalan dengan aman dan nyaman serta jangan sampai terjadi klaster pilkada," kata Khofifah saat melakukan rapat koordinasi bersama jajaran forkopimda Jatim di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin malam.
Khofifah berterima kasih kepada jajaran forkopimda yang telah berjuang dan melakukan pengawalan terkait pengendalian COVID-19 di Jawa Timur.
"Pemprov akan selalu solid berkoordinasi untuk penyelenggaraan pilkada berjalan dengan baik dan juga diharapkan mendapatkan hasil yang terbaik," ujarnya.
Disinggung dengan hasil uji cepat dan uji usap para saksi, Gubernur Khofifah mengatakan kalau uji cepat dan uji usap saksi itu menjadi tanggung jawab para pasangan calon.
"Biasanya nama saksi itu diberikan saat injury time. Apakah nanti ditolak kalau ada yang belum melengkapi syarat uji usap dan uji cepat. Tentunya sama-sama harus mengedepankan protokol kesehatan," ucapnya.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan lintas sektoral yang ada untuk pengamanan pilkada.
"Termasuk dengan jajaran TNI untuk membantu pengamanan pilkada di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020