Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp383,01 triliun atau 55,1 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 9 November 2020.
“Realisasi PEN kalau dilihat dari sisi penyerapan memang terakselerasi luar biasa pada kuartal III. Ini untuk kuartal IV kita juga akan tetap monitoring. Jumlahnya Rp383 triliun atau 55,1 persen,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani merinci untuk anggaran bidang kesehatan telah terealisasi Rp34,07 triliun atau 35 persen dari pagu Rp97,26 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp4,13 triliun serta santunan kematian tenaga kesehatan Rp0,029 triliun.
Kemudian untuk gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp21,32 triliun, bantuan iuran JKN Rp1,92 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp3,46 triliun.
Bidang perlindungan sosial terealisasi Rp181,11 triliun atau 77,3 persen dari pagu Rp234,33 triliun meliputi PKH Rp36,71 triliun, Kartu Sembako Rp37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp5,49 triliun, dan bantuan sembako non Jabodetabek Rp30,57 triliun.
Kemudian Kartu Prakerja Rp19,87 triliun, diskon listrik Rp6,97 triliun, BLT dana desa Rp18,47 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp3,29 triliun, dan subsidi gaji Rp17,5 triliun.
Bidang sektoral dan pemda terealisasi Rp32,47 triliun atau 49,2 persen dari pagu Rp65,97 triliun meliputi padat karya Rp15,5 triliun, insentif perumahan Rp0,07 triliun, dan DID pemulihan ekonomi Rp4,85 triliun.
Kemudian DAK Fisik Rp7,29 triliun, pinjaman daerah Rp0,98 triliun, bantuan operasional pesantren Rp2,58 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,14 triliun, peta peluang investasi Rp0,002 triliun, serta komunikasi PEN Rp0,003 triliun.
Dukungan UMKM terealisasi Rp95,25 triliun atau 83 persen dari pagu Rp114,81 triliun meliputi penempatan dana Rp64,5 triliun, dan pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun.
Kemudian untuk PPh Final UMKM DTP Rp0,57 triliun, subsidi bunga Rp5,49 triliun, penjaminan kredit Rp1,57 triliun, dan Banpres Usaha Mikro (BPUM) Rp22,11 triliun.
Insentif dunia usaha terealisasi Rp38,13 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp120,6 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp13,73 triliun.
Kemudian mengenai pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp3,57 triliun serta penurunan tarif PPh Badan Rp9,21 triliun.
Pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp62,22 triliun dengan penjaminan korporasi yang telah tersalur melalui pembayaran IJP Rp945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp2 triliun.
Sri Mulyani menuturkan realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) direncanakan pada pekan pertama November sampai pekan kedua Desember 2020.
“Proyeksi pencairan pinjaman PT KAI dan Perumnas pada minggu ketiga November dan proyeksi pencairan Pinjaman PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, dan PTPN pada minggu ketiga November,” katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
“Realisasi PEN kalau dilihat dari sisi penyerapan memang terakselerasi luar biasa pada kuartal III. Ini untuk kuartal IV kita juga akan tetap monitoring. Jumlahnya Rp383 triliun atau 55,1 persen,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani merinci untuk anggaran bidang kesehatan telah terealisasi Rp34,07 triliun atau 35 persen dari pagu Rp97,26 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp4,13 triliun serta santunan kematian tenaga kesehatan Rp0,029 triliun.
Kemudian untuk gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp21,32 triliun, bantuan iuran JKN Rp1,92 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp3,46 triliun.
Bidang perlindungan sosial terealisasi Rp181,11 triliun atau 77,3 persen dari pagu Rp234,33 triliun meliputi PKH Rp36,71 triliun, Kartu Sembako Rp37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp5,49 triliun, dan bantuan sembako non Jabodetabek Rp30,57 triliun.
Kemudian Kartu Prakerja Rp19,87 triliun, diskon listrik Rp6,97 triliun, BLT dana desa Rp18,47 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp3,29 triliun, dan subsidi gaji Rp17,5 triliun.
Bidang sektoral dan pemda terealisasi Rp32,47 triliun atau 49,2 persen dari pagu Rp65,97 triliun meliputi padat karya Rp15,5 triliun, insentif perumahan Rp0,07 triliun, dan DID pemulihan ekonomi Rp4,85 triliun.
Kemudian DAK Fisik Rp7,29 triliun, pinjaman daerah Rp0,98 triliun, bantuan operasional pesantren Rp2,58 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,14 triliun, peta peluang investasi Rp0,002 triliun, serta komunikasi PEN Rp0,003 triliun.
Dukungan UMKM terealisasi Rp95,25 triliun atau 83 persen dari pagu Rp114,81 triliun meliputi penempatan dana Rp64,5 triliun, dan pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun.
Kemudian untuk PPh Final UMKM DTP Rp0,57 triliun, subsidi bunga Rp5,49 triliun, penjaminan kredit Rp1,57 triliun, dan Banpres Usaha Mikro (BPUM) Rp22,11 triliun.
Insentif dunia usaha terealisasi Rp38,13 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp120,6 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp13,73 triliun.
Kemudian mengenai pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp3,57 triliun serta penurunan tarif PPh Badan Rp9,21 triliun.
Pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp62,22 triliun dengan penjaminan korporasi yang telah tersalur melalui pembayaran IJP Rp945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp2 triliun.
Sri Mulyani menuturkan realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) direncanakan pada pekan pertama November sampai pekan kedua Desember 2020.
“Proyeksi pencairan pinjaman PT KAI dan Perumnas pada minggu ketiga November dan proyeksi pencairan Pinjaman PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, dan PTPN pada minggu ketiga November,” katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020