Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan penjabat sementara kepala daerah untuk enam kabupaten/kota karena wali kota atau bupatinya mengikuti kontestasi Pilkada 2020.
"Selamat atas pengukuhan ini dan bekerjalah dengan penuh tanggung jawab," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat pengukuhan dan penyerahan keputusan Mendagri tentang penunjukan Pjs (penjabat sementara) di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat malam.
Rincian nama keenam Pjs kepala daerah, yaitu Himawan Estu Bagijo (Kepal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim) sebagai Pjs Bupati Mojokerto, Benny Sampirwanto (Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jatim) sebagai Pjs Bupati Trenggalek, dan Sjaichul Ghulam (Kepala Bakorwil Malang) sebagai Pjs Bupati Malang.
Kemudian, Budi Santosa (Kasatpol Satpol PP Jatim) sebagai Pjs Bupati Blitar, Jumadi (Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan) sebagai Pjs Wali Kota Blitar dan Ardo Sahak (Asisten I Bidang Pemerintahan) sebagai Pjs Wali Kota Pasuruan.
Adanya enam Pjs di Jatim karena kepala daerah diwajibkan mengajukan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
Pada keputusan Mendagri, seluruh Pjs bertugas mulai 26 September dan berakhir 5 Desember 2020 atau selama 71 hari.
Pada proses tahapan pilkada serentak lanjutan di Jatim, masa kampanye juga berlaku pada periode waktu yang sama.
Sementara itu, Gubernur Khofifah mengimbau kepada seluruh Pjs untuk bisa langsung "nyekrup" dengan pejabat Forkopimda kabupaten/kota masing-masing.
"Terutama dengan Sekda dan DPRD. Ini harus sebagai salah satu wujud menjaga sinergitas, terutama menjelang Pilkada serentak," katanya.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengingatkan sinkronisasi untuk menjaga suasana yang kondusif dengan percepatan-percepatan sehingga perlu dilakukan.
"Seperti, Dinas Kesehatan untuk selalu berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan yang ada di kabupaten/kota demi memutus mata rantai penularan COVID-19," tuturnya.
Pada kegiatan yang ditayangkan dan disaksikan Forkopimda enam daerah secara virtual itu, Gubernur Khofifah juga mengingatkan Pjs tidak membuat keputusan strategis, semisal melantik pejabat di daerah untuk menghindari risiko yang bisa sewaktu-waktu muncul di masa mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Selamat atas pengukuhan ini dan bekerjalah dengan penuh tanggung jawab," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat pengukuhan dan penyerahan keputusan Mendagri tentang penunjukan Pjs (penjabat sementara) di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat malam.
Rincian nama keenam Pjs kepala daerah, yaitu Himawan Estu Bagijo (Kepal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim) sebagai Pjs Bupati Mojokerto, Benny Sampirwanto (Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jatim) sebagai Pjs Bupati Trenggalek, dan Sjaichul Ghulam (Kepala Bakorwil Malang) sebagai Pjs Bupati Malang.
Kemudian, Budi Santosa (Kasatpol Satpol PP Jatim) sebagai Pjs Bupati Blitar, Jumadi (Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan) sebagai Pjs Wali Kota Blitar dan Ardo Sahak (Asisten I Bidang Pemerintahan) sebagai Pjs Wali Kota Pasuruan.
Adanya enam Pjs di Jatim karena kepala daerah diwajibkan mengajukan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
Pada keputusan Mendagri, seluruh Pjs bertugas mulai 26 September dan berakhir 5 Desember 2020 atau selama 71 hari.
Pada proses tahapan pilkada serentak lanjutan di Jatim, masa kampanye juga berlaku pada periode waktu yang sama.
Sementara itu, Gubernur Khofifah mengimbau kepada seluruh Pjs untuk bisa langsung "nyekrup" dengan pejabat Forkopimda kabupaten/kota masing-masing.
"Terutama dengan Sekda dan DPRD. Ini harus sebagai salah satu wujud menjaga sinergitas, terutama menjelang Pilkada serentak," katanya.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengingatkan sinkronisasi untuk menjaga suasana yang kondusif dengan percepatan-percepatan sehingga perlu dilakukan.
"Seperti, Dinas Kesehatan untuk selalu berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan yang ada di kabupaten/kota demi memutus mata rantai penularan COVID-19," tuturnya.
Pada kegiatan yang ditayangkan dan disaksikan Forkopimda enam daerah secara virtual itu, Gubernur Khofifah juga mengingatkan Pjs tidak membuat keputusan strategis, semisal melantik pejabat di daerah untuk menghindari risiko yang bisa sewaktu-waktu muncul di masa mendatang.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020