Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja pemerintah provinsi setempat untuk tetap kerja keras menjaga ketertiban akuntansi dan pelaporan keuangannya.
"Pengelolaan keuangan tak hanya harus efektif, tapi efisien, akuntabel dan transparan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Rabu.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada para ASN se-Jatim karena selama ini mendapat hasil positif dalam hal keuangan.
Bahkan berdasarkan catatan, Pemprov Jatim menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kesembilan dari BPK RI pada Juni lalu.
Selain itu, Provinsi Jawa Timur berhasil masuk ke jajaran daerah yang dikategorikan sebagai penerima WTP minimum lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
"Tanggung jawab itu berat, sebab tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas dan transparansi tata kelola maka penghargaan WTP ini tidak akan bisa diraih," ucapnya.
Sementara itu, pada kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam arahannya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras semua lembaga pemerintahan, baik pusat hingga pemerintah daerah atas kerja keras.
"Terutama dalam hal ketertiban akuntansi dan laporan keuangannya," kata Menkeu.
Ia juga mengingatkan meskipun di tengah pandemi ini banyak yang dilakukan secara work from home (WFH) maka semua laporan harus tetap menjaga prinsip transparansi.
Dengan demikian ia berharap laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 bisa terus terjaga kevalidannya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Pengelolaan keuangan tak hanya harus efektif, tapi efisien, akuntabel dan transparan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Rabu.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada para ASN se-Jatim karena selama ini mendapat hasil positif dalam hal keuangan.
Bahkan berdasarkan catatan, Pemprov Jatim menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kesembilan dari BPK RI pada Juni lalu.
Selain itu, Provinsi Jawa Timur berhasil masuk ke jajaran daerah yang dikategorikan sebagai penerima WTP minimum lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
"Tanggung jawab itu berat, sebab tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas dan transparansi tata kelola maka penghargaan WTP ini tidak akan bisa diraih," ucapnya.
Sementara itu, pada kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam arahannya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras semua lembaga pemerintahan, baik pusat hingga pemerintah daerah atas kerja keras.
"Terutama dalam hal ketertiban akuntansi dan laporan keuangannya," kata Menkeu.
Ia juga mengingatkan meskipun di tengah pandemi ini banyak yang dilakukan secara work from home (WFH) maka semua laporan harus tetap menjaga prinsip transparansi.
Dengan demikian ia berharap laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 bisa terus terjaga kevalidannya.*
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020