Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan target pendapatan negara untuk tahun depan turun sebesar Rp32,7 triliun menjadi Rp1.743,7 triliun dari RAPBN 2021 yang telah disusun pemerintah Rp1.776,4 triliun.
Angka Rp32,7 triliun adalah berasal dari penerimaan perpajakan yang targetnya turun Rp37,4 triliun, katanya dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Jumat.
Penurunan itu terjadi karena target penerimaan perpajakan diturunkan Rp37,4 triliun menjadi Rp1.444,5 triliun dari yang disampaikan sebelumnya dalam RAPBN 2021 sebesar Rp1.481,9 triliun.
Penurunan penerimaan perpajakan dilakukan dengan pertimbangan realisasi hingga Agustus 2020 dan proyeksi sampai akhir tahun yang lebih rendah dibandingkan dalam Perpres 72/2020.
Sehingga kita juga lihat target dalam RAPBN 2021 yang telah disampaikan oleh Presiden dengan basis tahun 2020 yang lebih rendah menyebabkan implisit growth jadi sangat tinggi yakni mendekati 18 persen, ujarnya.
Untuk target penerimaan pajak 2021 diturunkan Rp38,9 triliun menjadi Rp1.229,6 triliun yang terdiri dari target PPh migas dinaikkan Rp4,6 triliun, target PPh non migas turun Rp20,7 triliun, target PPN turun Rp27,5 triliun, serta target pajak lainnya naik Rp4,7 triliun,
Dari sisi kepabeanan dan cukai justru ada kenaikan Rp1,5 triliun dengan harapan dapat mengekstensifikasi barang kena cukai akan bisa disetujui oleh DPR sesuai pembahasan sebelumnya di Komisi XI, ujarnya.
Sementara untuk target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dinaikkan Rp4,7 triliun menjadi Rp288,2 triliun dari perkiraan semula dalam RAPBN 2021 sebesar Rp283,5 triliun.
PNBP meliputi PNBP SDA minyak yang target ya naik Rp1,92 triliun karena asumsi tetap sama namun cost recovery turun dari 8,5 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS.
Untuk PNBP SDA Gas targetnya naik Rp630 miliar, target DMO naik Rp130 miliar, dan target PNBP KL naik Rp2 triliun dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Angka Rp32,7 triliun adalah berasal dari penerimaan perpajakan yang targetnya turun Rp37,4 triliun, katanya dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Jumat.
Penurunan itu terjadi karena target penerimaan perpajakan diturunkan Rp37,4 triliun menjadi Rp1.444,5 triliun dari yang disampaikan sebelumnya dalam RAPBN 2021 sebesar Rp1.481,9 triliun.
Penurunan penerimaan perpajakan dilakukan dengan pertimbangan realisasi hingga Agustus 2020 dan proyeksi sampai akhir tahun yang lebih rendah dibandingkan dalam Perpres 72/2020.
Sehingga kita juga lihat target dalam RAPBN 2021 yang telah disampaikan oleh Presiden dengan basis tahun 2020 yang lebih rendah menyebabkan implisit growth jadi sangat tinggi yakni mendekati 18 persen, ujarnya.
Untuk target penerimaan pajak 2021 diturunkan Rp38,9 triliun menjadi Rp1.229,6 triliun yang terdiri dari target PPh migas dinaikkan Rp4,6 triliun, target PPh non migas turun Rp20,7 triliun, target PPN turun Rp27,5 triliun, serta target pajak lainnya naik Rp4,7 triliun,
Dari sisi kepabeanan dan cukai justru ada kenaikan Rp1,5 triliun dengan harapan dapat mengekstensifikasi barang kena cukai akan bisa disetujui oleh DPR sesuai pembahasan sebelumnya di Komisi XI, ujarnya.
Sementara untuk target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dinaikkan Rp4,7 triliun menjadi Rp288,2 triliun dari perkiraan semula dalam RAPBN 2021 sebesar Rp283,5 triliun.
PNBP meliputi PNBP SDA minyak yang target ya naik Rp1,92 triliun karena asumsi tetap sama namun cost recovery turun dari 8,5 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS.
Untuk PNBP SDA Gas targetnya naik Rp630 miliar, target DMO naik Rp130 miliar, dan target PNBP KL naik Rp2 triliun dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020