Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan sensus penduduk menjadi langkah awal mewujudkan kesatuan data tentang kependudukan yang sangat strategis dan terkini.
"Data kependudukan menjadi kunci penting dalam membuat perencanaan pembangunan di berbagai bidang sehingga hasilnya akan lebih signifikan," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa.
Sensus penduduk dalam rangka satu data kependudukan Indonesia juga sebagai salah satu perwujudan dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Di tahapan sebelumnya, kata Khofifah, dalam sensus penduduk secara daring masih 6,8 juta penduduk dari total 40,9 juta penduduk Jatim yang berpartisipasi atau baru 17,13 persennya.
"Artinya, masih ada sekitar 34,2 juta penduduk Jatim yang belum dicatatkan," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Untuk itu, kata Khofifah, masyarakat memiliki tugas, tanggung jawab dan kewajiban sama untuk memaksimalkan Sensus Penduduk 2020 sekaligus menjadi usaha untuk mendapatkan data valid dan update.
Tak hanya menghasilkan data jumlah penduduk, namun dari sensus penduduk ini, kata dia, nantinya akan didapatkan pula komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk.
Karena itulah, Khofifah meminta bupati/wali kota untuk mendukung, memaksimalkan dan mengoordinasikan secara intensif pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 secara luring selama September ini.
Gubernur Khofifah menambahkan nantinya hasil sensus ini bisa digunakan untuk percepatan pemutakhiran data, terutama dalam menyiapkan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini, lanjut dia, menjadi bagian penting untuk memaksimalkan presisi dari seluruh intervensi bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik kabupaten/kota, pemprov, termasuk berbagai ragam program serupa yang disiapkan oleh pemerintah pusat.
"Data penerima bantuan sosial sangat dinamis. Untuk itu verifikasi dan validasi sangat penting karena sering terjadi inclusion dan exclusion error," kata Khofifah.
Terpisah, Kepala BPS Provinsi Jatim Dadang Hardiwan mengatakan, sensus penduduk di Jatim pada September 2020 ini melibatkan sekitar 32 ribu orang, yang terdiri dari 30 ribu petugas sensus dan lebih dari 2.000 orang koordinator sensus kecamatan.
Pada pelaksanaannya nanti, kata dia, para petugas dilengkapi dengan identitas diri dan alat pelindung diri sesuai dengan protokol kesehatan, bahkan dilakukan tes cepat terlebih dahulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Data kependudukan menjadi kunci penting dalam membuat perencanaan pembangunan di berbagai bidang sehingga hasilnya akan lebih signifikan," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa.
Sensus penduduk dalam rangka satu data kependudukan Indonesia juga sebagai salah satu perwujudan dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Di tahapan sebelumnya, kata Khofifah, dalam sensus penduduk secara daring masih 6,8 juta penduduk dari total 40,9 juta penduduk Jatim yang berpartisipasi atau baru 17,13 persennya.
"Artinya, masih ada sekitar 34,2 juta penduduk Jatim yang belum dicatatkan," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Untuk itu, kata Khofifah, masyarakat memiliki tugas, tanggung jawab dan kewajiban sama untuk memaksimalkan Sensus Penduduk 2020 sekaligus menjadi usaha untuk mendapatkan data valid dan update.
Tak hanya menghasilkan data jumlah penduduk, namun dari sensus penduduk ini, kata dia, nantinya akan didapatkan pula komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk.
Karena itulah, Khofifah meminta bupati/wali kota untuk mendukung, memaksimalkan dan mengoordinasikan secara intensif pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 secara luring selama September ini.
Gubernur Khofifah menambahkan nantinya hasil sensus ini bisa digunakan untuk percepatan pemutakhiran data, terutama dalam menyiapkan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini, lanjut dia, menjadi bagian penting untuk memaksimalkan presisi dari seluruh intervensi bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik kabupaten/kota, pemprov, termasuk berbagai ragam program serupa yang disiapkan oleh pemerintah pusat.
"Data penerima bantuan sosial sangat dinamis. Untuk itu verifikasi dan validasi sangat penting karena sering terjadi inclusion dan exclusion error," kata Khofifah.
Terpisah, Kepala BPS Provinsi Jatim Dadang Hardiwan mengatakan, sensus penduduk di Jatim pada September 2020 ini melibatkan sekitar 32 ribu orang, yang terdiri dari 30 ribu petugas sensus dan lebih dari 2.000 orang koordinator sensus kecamatan.
Pada pelaksanaannya nanti, kata dia, para petugas dilengkapi dengan identitas diri dan alat pelindung diri sesuai dengan protokol kesehatan, bahkan dilakukan tes cepat terlebih dahulu.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020