Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan ada salah satu kadernya yang marah karena tidak direkomendasikan maju di pilkada serentak tahun 2020.
"Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair," kata Megawati dalam pidatonya di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II secara daring, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Megawati harapkan calon kepala daerah PDIP contoh Risma dan Azwar Anas
Megawati mengatakan bahwa dirinya diangkat sebagai ketua umum partai oleh kongres partai, termasuk memberikan hak prerogatif kepada dirinya sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final, sehingga apabila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.
"Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh kongres partai, semua mesti tahu itu. Kongres partai memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya, kalau mau dicabut, ya, nanti di kongres partai kalau tidak disetujui," tegas Megawati.
Baca juga: Sekjen PDIP minta calon kepala daerah bekerja keras menangkan Pilkada
Dia menegaskan keputusan memberi rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan adalah keputusan partai dan dirinya memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum partai.
"Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres Partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di Kongres Partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres Partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai," ujar Megawati lagi.
Baca juga: Keputusan PDIP tunda umumkan cawali Surabaya berpotensi membuat gamang pemilih
Kader yang dimaksud Megawati tentu Akhyar Nasution, petahana Wali Kota Medan yang dulunya merupakan kader PDIP. Namun, belakangan Akhyar malah pindah ke Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Kota Medan dengan dibantu oleh PKS.
"Mau marah sama saya, ya boleh, tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya, red) sebagai ketum, nggak bisa. Karena (rekomendasi cakada, red) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu," kata Presiden Kelima RI ini.
Pada kesempatan itu, Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang.
Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang, namun hal itu tak pernah dilakukannya.
"Kalian bayar nggak untuk rekom saya?" tanya Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta.
"Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan Partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya," tegas Megawati.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair," kata Megawati dalam pidatonya di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II secara daring, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Megawati harapkan calon kepala daerah PDIP contoh Risma dan Azwar Anas
Megawati mengatakan bahwa dirinya diangkat sebagai ketua umum partai oleh kongres partai, termasuk memberikan hak prerogatif kepada dirinya sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final, sehingga apabila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.
"Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh kongres partai, semua mesti tahu itu. Kongres partai memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya, kalau mau dicabut, ya, nanti di kongres partai kalau tidak disetujui," tegas Megawati.
Baca juga: Sekjen PDIP minta calon kepala daerah bekerja keras menangkan Pilkada
Dia menegaskan keputusan memberi rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan adalah keputusan partai dan dirinya memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum partai.
"Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres Partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di Kongres Partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres Partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai," ujar Megawati lagi.
Baca juga: Keputusan PDIP tunda umumkan cawali Surabaya berpotensi membuat gamang pemilih
Kader yang dimaksud Megawati tentu Akhyar Nasution, petahana Wali Kota Medan yang dulunya merupakan kader PDIP. Namun, belakangan Akhyar malah pindah ke Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Kota Medan dengan dibantu oleh PKS.
"Mau marah sama saya, ya boleh, tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya, red) sebagai ketum, nggak bisa. Karena (rekomendasi cakada, red) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu," kata Presiden Kelima RI ini.
Pada kesempatan itu, Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang.
Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang, namun hal itu tak pernah dilakukannya.
"Kalian bayar nggak untuk rekom saya?" tanya Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta.
"Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan Partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya," tegas Megawati.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020