Pakar politik sekaligus Direktur Index Indonesia Andy Agung Prihatna berpendapat sebaiknya salah seorang kandidat yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2020 berasal atau ada dari kalangan perempuan.
"Mengingat dalam satu dekade, 2010-2020, Surabaya mencapai prestasi hebat bersama wali kota perempuan, Tri Rismaharini," ujarnya di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, sangat disayangkan jika tak ada satu pun di antara para kandidat yang perempuan atau disebutnya, seperti menafikan histori empirik kepemimpinan selama satu dekade yang menunjukkan kemajuan luar biasa.
Berdasarkan data yang dimilikinya, masyarakat Jatim bisa menerima perempuan sebagai pemimpin, yakni tercatat ada 79 perempuan pemimpin pemerintahan di Indonesia.
Rinciannya, satu gubernur, dua wakil gubernur, bupati/wali kota sebanyak 43 orang, dan wakil bupati/wakil wali kota sebanyak 32 orang.
Dari jumlah ini, Jatim menyumbang perempuan pemimpin pemerintahan terbanyak, 13 orang, yakni seorang gubernur, delapan orang bupati/wali kota serta empat orang wakil bupati/wakil wali kota.
"Artinya, Jatim nomor satu se-Indonesia dan menandakan masyarakat Jatim maupun Surabaya menerima perempuan sebagai pemimpin," ucapnya.
Kepala Divisi Penelitian LP3ES 2005-2007 tersebut juga telah menggelar diskusi virtual berjudul "Pasca Risma, Surabaya Masih Butuh Sentuhan Perempuan?" pada Sabtu (8/8).
Pada kesempatan tersebut, salah seorang pembicaranya, Sekretaris DPD Lingkaran Pendamping Program Pemberdayaan (LPPP) Surabaya Siti Nafsiyah menyampaikan figur perempuan masih dibutuhkan untuk memimpin "Kota Pahlawan".
Apalagi, katanya, selama dua periode Risma tak hanya membawa kemajuan bagi Surabaya, tapi juga dicintai warganya.
"Itu realitas yang tak bisa dipungkiri, karena Bu Risma bisa melayani dan mengayomi warganya," katanya.
Karena itu, lanjutnya, seyogyanya pemimpin Surabaya pasca-Risma tak seharusnya lepas dari sentuhan perempuan, namun karena situasi politik yang mengerucut calon wali kota semuanya laki-laki maka perempuan bisa diplot sebagai calon wakil.
Pada Pilkada Surabaya 9 Desember 2020, seluruh partai politik belum memastikan pasangan calon yang diusungnya meski pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tak kurang dari sebulan.
Hanya, koalisi besar yakni PKB (5 kursi), Gerindra (5 kursi), Golkar (5 kursi), PKS (5 kursi), Demokrat (4 kursi), NasDem (3 kursi), PAN (3 kursi) dan PPP (1 kursi) telah terang-terangan mengusung Machfud Arifin sebagai calon wali kota meski belum ada surat rekomendasi secara berpasangan.
Dua partai politik lain, yaitu PDI Perjuangan (15 kursi) dan PSI (4 kursi) sampai saat ini belum menentukan pasangan calon.
Dari perkembangan peta politik yang muncul di Surabaya, beberapa nama figur perempuan sudah mengemuka dan menjadi perhatian, seperti Lia Istifhama, Dwi Astuti, Dyah Katarina maupun Reni Astuti. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Mengingat dalam satu dekade, 2010-2020, Surabaya mencapai prestasi hebat bersama wali kota perempuan, Tri Rismaharini," ujarnya di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, sangat disayangkan jika tak ada satu pun di antara para kandidat yang perempuan atau disebutnya, seperti menafikan histori empirik kepemimpinan selama satu dekade yang menunjukkan kemajuan luar biasa.
Berdasarkan data yang dimilikinya, masyarakat Jatim bisa menerima perempuan sebagai pemimpin, yakni tercatat ada 79 perempuan pemimpin pemerintahan di Indonesia.
Rinciannya, satu gubernur, dua wakil gubernur, bupati/wali kota sebanyak 43 orang, dan wakil bupati/wakil wali kota sebanyak 32 orang.
Dari jumlah ini, Jatim menyumbang perempuan pemimpin pemerintahan terbanyak, 13 orang, yakni seorang gubernur, delapan orang bupati/wali kota serta empat orang wakil bupati/wakil wali kota.
"Artinya, Jatim nomor satu se-Indonesia dan menandakan masyarakat Jatim maupun Surabaya menerima perempuan sebagai pemimpin," ucapnya.
Kepala Divisi Penelitian LP3ES 2005-2007 tersebut juga telah menggelar diskusi virtual berjudul "Pasca Risma, Surabaya Masih Butuh Sentuhan Perempuan?" pada Sabtu (8/8).
Pada kesempatan tersebut, salah seorang pembicaranya, Sekretaris DPD Lingkaran Pendamping Program Pemberdayaan (LPPP) Surabaya Siti Nafsiyah menyampaikan figur perempuan masih dibutuhkan untuk memimpin "Kota Pahlawan".
Apalagi, katanya, selama dua periode Risma tak hanya membawa kemajuan bagi Surabaya, tapi juga dicintai warganya.
"Itu realitas yang tak bisa dipungkiri, karena Bu Risma bisa melayani dan mengayomi warganya," katanya.
Karena itu, lanjutnya, seyogyanya pemimpin Surabaya pasca-Risma tak seharusnya lepas dari sentuhan perempuan, namun karena situasi politik yang mengerucut calon wali kota semuanya laki-laki maka perempuan bisa diplot sebagai calon wakil.
Pada Pilkada Surabaya 9 Desember 2020, seluruh partai politik belum memastikan pasangan calon yang diusungnya meski pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tak kurang dari sebulan.
Hanya, koalisi besar yakni PKB (5 kursi), Gerindra (5 kursi), Golkar (5 kursi), PKS (5 kursi), Demokrat (4 kursi), NasDem (3 kursi), PAN (3 kursi) dan PPP (1 kursi) telah terang-terangan mengusung Machfud Arifin sebagai calon wali kota meski belum ada surat rekomendasi secara berpasangan.
Dua partai politik lain, yaitu PDI Perjuangan (15 kursi) dan PSI (4 kursi) sampai saat ini belum menentukan pasangan calon.
Dari perkembangan peta politik yang muncul di Surabaya, beberapa nama figur perempuan sudah mengemuka dan menjadi perhatian, seperti Lia Istifhama, Dwi Astuti, Dyah Katarina maupun Reni Astuti. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020