Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur mewacanakan sejumlah solusi alternatif guna menekan angka penularan COVID-19 yang masih tinggi di wilayah setempat, khususnya di Surabaya Raya.
"Ada empat poin wacana solusi alternatif yang bisa diterapkan di Surabaya Raya," kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol M Fadil Imran saat rapat analisa dan evaluasi (anev) di Mapolda setempat, Senin malam.
Empat poin tersebut, yakni plan A dilakukan dengan menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan penerapan normal baru berdasarkan epidemiologi peningkatan kesadaran masyarakat.
Plan B dengan meneruskan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk plan C adalah merumuskan pembatasan berbasis kelurahan atau kecamatan dalam radius 100 hingga 200 meter dari pusat konfirmasi warga yang positif COVID-19.
Sementara untuk plan D yakni menerapkan kembali PSBB di kelurahan atau kecamatan selama 14 hari penuh.
"Itu wacana saja, segala sesuatunya kita harus persiapkan. Saya melemparkan model sambil kita melakukan kajian secara scientific berdasarkan data dan masukan dari para pakar. Pakar epidemiologi, pakar ekonomi. Jadi kalau bottom up kan lebih enak," kata Fadil.
Fadil mengatakan plan tersebut baru sebatas wacana dan akan dipilih yang terbaik. Namun kini pihaknya masih mempersiapkan.
"Ya namanya kan dipersiapkan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan anev ini dilakukan sesuai perintah Presiden Joko Widodo yang meminta adanya penurunan kasus COVID-19 di Jatim dalam dua minggu.
"Presiden waktu datang beberapa waktu lalu, dari arahan beliau bagaimana antara perlindungan, kesehatan dan ekonomi ini bisa berseiring ada gas dan rem. Nah kapan digas, kapan direm, ini membutuhkan dinamika yang harus dicarikan titik keseimbangan," ujar Khofifah.
Selain itu, Khofifah mengatakan langkah ini untuk mencari solusi bagaimana penanganan COVID-19 yang tepat di Jatim, terutama di Surabaya Raya yang kasusnya paling tinggi.
"Namanya equilibrium dinamic. Jadi dinamika itu harus ter-update, real time dan any time. Tidak bisa kita update menunggu beberapa hari atau beberapa minggu. Maka, one gate system itu real time bagaimana evaluasi dan layanan secara kuratif bisa didistribusikan terutama untuk Surabaya Raya," ujarnya.
Khofifah juga meminta semuanya dilihat secara sistemik. Yakni ada proses dinamika dan harus dilakukan proses equilibrium dinamic.
"Semua bergerak, semua mereport dan kita butuh quick report. Itu pentingnya harus dilakukan quick response," katanya.
Pada anev tersebut hadir pula Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Bupati Gresik Sambari, hingga Plt Bupati Sidoarjo Nur Achmad. Sedangkan untuk anev bersama Kota Surabaya sudah dilakukan beberapa waktu lalu. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020