Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar pelayanan publik di Pasar Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, untuk melihat secara langsung proses pelayanan era normal baru di unit pelayanan publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional.
Presiden Jokowi tampak menyimak penjelasan salah seorang petugas pasar pelayanan publik di Pasar Rogojampi, Wahyu Fina, tentang proses pelayanan mandiri, yakni warga bisa mengakses dokumen atau izin tanpa bertemu petugas.
Selain itu, tentang integrasi data kependudukan dengan program Smart Kampung, yaitu sistem digitalisasi pelayanan publik berbasis desa yang dikembangkan Kabupaten Banyuwangi sejak lima tahun terakhir.
Dalam kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, Presiden Jokowi juga didampingi Menkopolhukam Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengemukakan bahwa selain telah memiliki mal pelayanan publik Mal, Banyuwangi juga memiliki dua pasar pelayanan publik di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Genteng.
Fasilitas ini merupakan unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional dan telah diresmikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada April 2019.
"Dengan pasar pelayanan publik ini, setidaknya ada dua tujuan. Pertama, memudahkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan atau izin yang dibutuhkan, dan kedua, ikut menggerakkan ekonomi pasar, karena dengan kehadiran unit pelayanan publik ini ikut meningkatkan trafik atau perpindahan informasi orang ke pasar tradisional. Bisa urus dokumen dan izin sambil belanja di pasar tradisional," kata Azwar Anas.
Di pasar pelayanan publik, kata Bupati Anas, terdapat 98 jenis dokumen dan izin yang dilayani dalam satu tempat, mulai dokumen kependudukan hingga perizinan seperti nomor induk berusaha, IMB, izin praktik usaha kesehatan dan lainnya.
"Kami akan terus meningkatkan jumlah dokumen dan izin yang bisa diakses di pasar pelayanan publik, terutama layanan yang terintegrasi dengan instansi non-pemerintah daerah, seperti halnya di Mal Pelayanan Publik kami yang telah mencapai lebih dari 200 izin di satu lokasi," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Presiden Jokowi tampak menyimak penjelasan salah seorang petugas pasar pelayanan publik di Pasar Rogojampi, Wahyu Fina, tentang proses pelayanan mandiri, yakni warga bisa mengakses dokumen atau izin tanpa bertemu petugas.
Selain itu, tentang integrasi data kependudukan dengan program Smart Kampung, yaitu sistem digitalisasi pelayanan publik berbasis desa yang dikembangkan Kabupaten Banyuwangi sejak lima tahun terakhir.
Dalam kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, Presiden Jokowi juga didampingi Menkopolhukam Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengemukakan bahwa selain telah memiliki mal pelayanan publik Mal, Banyuwangi juga memiliki dua pasar pelayanan publik di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Genteng.
Fasilitas ini merupakan unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional dan telah diresmikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada April 2019.
"Dengan pasar pelayanan publik ini, setidaknya ada dua tujuan. Pertama, memudahkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan atau izin yang dibutuhkan, dan kedua, ikut menggerakkan ekonomi pasar, karena dengan kehadiran unit pelayanan publik ini ikut meningkatkan trafik atau perpindahan informasi orang ke pasar tradisional. Bisa urus dokumen dan izin sambil belanja di pasar tradisional," kata Azwar Anas.
Di pasar pelayanan publik, kata Bupati Anas, terdapat 98 jenis dokumen dan izin yang dilayani dalam satu tempat, mulai dokumen kependudukan hingga perizinan seperti nomor induk berusaha, IMB, izin praktik usaha kesehatan dan lainnya.
"Kami akan terus meningkatkan jumlah dokumen dan izin yang bisa diakses di pasar pelayanan publik, terutama layanan yang terintegrasi dengan instansi non-pemerintah daerah, seperti halnya di Mal Pelayanan Publik kami yang telah mencapai lebih dari 200 izin di satu lokasi," paparnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020