Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah menyiapkan skenario "new normal" atau tatanan kehidupan baru di bidang pelayanan publik dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19.
"'New normal' bukan pelonggaran, keseharian kita jelas tidak bisa kembali ke era sebelum pandemi COVID-19. 'New normal' artinya kesehatan dan kebersihan menjadi pilar utama keseharian. Kita berupaya mencegah penyakit, sekaligus tetap produktif," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Jumat.
Menurut dia, berbagai sektor pelayanan publik tidak bisa dihentikan terus-menerus. Meski sebagian pelayanan berbasis dalam jaringan (daring) tetap ada yang memerlukan kehadiran fisik.
Sehingga, lanjutnya, skenario "new normal" pelayanan publik disiapkan, akan tetapi pelaksanaannya menunggu pemerintah pusat, karena terkait kebijakan "work from home" ASN, membuka kembali kantor pelayanan publik dan sebagainya.
"Semuanya akan dilakukan bertahap oleh pemerintah pusat. Maka kami memulai persiapan, simulasi, sehingga siap jika pemerintah pusat memberi komando," kata Bupati Anas.
Pelayanan publik di era "new normal", katanya, merupakan wujud pelayanan prima berdasarkan protokol kesehatan, setiap kantor pelayanan publik wajib dilengkapi alat-alat penunjang kesehatan, seperti pemindai suhu tubuh, sanitasi yang layak, hand sanitizer, semua wajib bermasker, alat pelindung diri bagi petugas dan lainnya.
"Warga yang tidak bermasker, tidak boleh masuk, maka dia tidak bisa mengurus dokumen atau perizinan," ucapnya.
Bahkan, menurut Anas, juga sedang dikaji kemungkinan setiap warga yang datang ke kantor pelayanan publik akan diberi asupan jamu sebagai upaya membentuk gaya hidup sehat.
"Sebelum pandemi, di Mal Pelayanan Publik setiap beberapa jam, semua pelayanan dihentikan, petugas serta warga senam bersama lima menit. Yang semacam itu harus menjadi tren di semua tempat pelayanan publik, bahkan harus diikuti BUMN dan swasta di Banyuwangi," paparnya.
Untuk menyiapkan new normal pelayanan publik, kata Anas, sedang menginventarisir sejumlah hal. Hal-hal kecil wajib diperhatikan, misalnya semua pintu harus bisa didorong menggunakan kaki jika tak ada petugas bagian penerimaan warga.
"Setiap selesai jam kantor, semua ruangan didisinfeksi. Biar hemat, produksi hand sanitizer perlu menggandeng SMK untuk bikin berbahan dasar tanaman yang kualitasnya setara produk pabrikan yang lebih mahal," ujarnya.
Bupati Anas memuji inovasi Desa Genteng Wetan yang mulai menyiapkan diri dalam menyambut era "new normal".
"Desa Genteng Wetan layak menjadi rujukan, bagaimana pelayanan publik di era 'new normal' akan dijalankan," tuturnya.
Di desa tersebut, petugas menggunakan APD, seperti masker dan pelindung wajah. Protokol bagi warga disiapkan, seperti wajib bermasker, cuci tangan sebelum masuk kantor, hingga dipindai suhu tubuhnya.
Pengunjung bersuhu lebih dari 37 derajat tak diperkenankan masuk, dan langsung dihubungkan dengan puskesmas terdekat. Tempat duduk juga dibikin berjarak. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"'New normal' bukan pelonggaran, keseharian kita jelas tidak bisa kembali ke era sebelum pandemi COVID-19. 'New normal' artinya kesehatan dan kebersihan menjadi pilar utama keseharian. Kita berupaya mencegah penyakit, sekaligus tetap produktif," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Jumat.
Menurut dia, berbagai sektor pelayanan publik tidak bisa dihentikan terus-menerus. Meski sebagian pelayanan berbasis dalam jaringan (daring) tetap ada yang memerlukan kehadiran fisik.
Sehingga, lanjutnya, skenario "new normal" pelayanan publik disiapkan, akan tetapi pelaksanaannya menunggu pemerintah pusat, karena terkait kebijakan "work from home" ASN, membuka kembali kantor pelayanan publik dan sebagainya.
"Semuanya akan dilakukan bertahap oleh pemerintah pusat. Maka kami memulai persiapan, simulasi, sehingga siap jika pemerintah pusat memberi komando," kata Bupati Anas.
Pelayanan publik di era "new normal", katanya, merupakan wujud pelayanan prima berdasarkan protokol kesehatan, setiap kantor pelayanan publik wajib dilengkapi alat-alat penunjang kesehatan, seperti pemindai suhu tubuh, sanitasi yang layak, hand sanitizer, semua wajib bermasker, alat pelindung diri bagi petugas dan lainnya.
"Warga yang tidak bermasker, tidak boleh masuk, maka dia tidak bisa mengurus dokumen atau perizinan," ucapnya.
Bahkan, menurut Anas, juga sedang dikaji kemungkinan setiap warga yang datang ke kantor pelayanan publik akan diberi asupan jamu sebagai upaya membentuk gaya hidup sehat.
"Sebelum pandemi, di Mal Pelayanan Publik setiap beberapa jam, semua pelayanan dihentikan, petugas serta warga senam bersama lima menit. Yang semacam itu harus menjadi tren di semua tempat pelayanan publik, bahkan harus diikuti BUMN dan swasta di Banyuwangi," paparnya.
Untuk menyiapkan new normal pelayanan publik, kata Anas, sedang menginventarisir sejumlah hal. Hal-hal kecil wajib diperhatikan, misalnya semua pintu harus bisa didorong menggunakan kaki jika tak ada petugas bagian penerimaan warga.
"Setiap selesai jam kantor, semua ruangan didisinfeksi. Biar hemat, produksi hand sanitizer perlu menggandeng SMK untuk bikin berbahan dasar tanaman yang kualitasnya setara produk pabrikan yang lebih mahal," ujarnya.
Bupati Anas memuji inovasi Desa Genteng Wetan yang mulai menyiapkan diri dalam menyambut era "new normal".
"Desa Genteng Wetan layak menjadi rujukan, bagaimana pelayanan publik di era 'new normal' akan dijalankan," tuturnya.
Di desa tersebut, petugas menggunakan APD, seperti masker dan pelindung wajah. Protokol bagi warga disiapkan, seperti wajib bermasker, cuci tangan sebelum masuk kantor, hingga dipindai suhu tubuhnya.
Pengunjung bersuhu lebih dari 37 derajat tak diperkenankan masuk, dan langsung dihubungkan dengan puskesmas terdekat. Tempat duduk juga dibikin berjarak. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020