Ketua Komisi IV DPRD Situbondo Fahrudi Apriawan mengingatkan pencairan insentif guru ngaji yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat tidak ditunggangi kepentingan politik, karena pencairan dilakukan dengan cara mengumpulkan guru ngaji di beberapa pesantren.

"Kami sangat menghormati dan mengapresiasi peran guru ngaji, karena mereka dengan ikhlas mengajar para santrinya serta menanamkan nilai-nilai keagamaan," ujar Fahrudi dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.

Menurut ia, pencairan insentif guru ngaji tahun ini dilakukan di sejumlah pesantren. Banyak guru ngaji mengadu ke wakil rakyat dan mempertanyakan kegiatan pencairan di pesantren, karena pada tahun-tahun sebelumnya pencairan dilaksanakan di kantor kecamatan.

Di tengah pandemik COVID-19, lanjut dia, pencairan insentif guru ngaji akan lebih efektif melalui transfer langsung ke rekening bank, karena sebelumnya para guru ngaji sudah diminta untuk membuka buku tabungan di Bank Jatim.

"Pencairan melalui rekening akan lebih efektif dan efisien, apalagi di kondisi pandemik virus corona. Guru ngaji yang menerima bantuan cukup mengambil melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Fahrudi mengemukakan, Komisi IV DPRD sebelumnya mengusulkan pencairan insentif guru ngaji dipercepat, karena bantuan insentif sangat dibutuhkan di tengah wabah corona.

"Kami akan terus memantau proses pencairan insentif guru ngaji, dengan harapan tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Junaedi belum bisa dikonfirmasi, karena saat dihubungi tidak menerima telepon dan melalui pesan singkat mengaku masih sibuk.

Data diperoleh, pada tahun ini tercatat sebanyak 4.472 guru ngaji mendapatkan insentif dan setiap guru ngaji menerima insentif sebesar Rp1.100.000, yang dianggarkan melalui APBD Induk 2020. (*)

Pewarta: Novi Husdinariyanto

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020