Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyikapi tentang kemampuan anggaran terkait rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, yang sudah diusulkan pemerintah kota setempat kepada Kementerian Kesehatan melalui Pemprov Jatim.
"Kami masih ragu dengan kekuatan anggaran yang diusulkan Pemkot Surabaya sebesar Rp196 miliar. Kami menilai anggaran itu tidak akan mampu menahan ketahanan sosial ekonomi masyarakat saat diberlakukannya PSBB nanti," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra A.H. Thony, di Surabaya, Selasa.
Dari anggaran tersebut, kata dia, sebesar Rp161 miliar untuk pengadaan sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang jumlahnya mencapai 702.127 orang dari 227.908 kepala keluarga.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, warga terdampak yang non-MBR tentunya juga perlu menjadi perhatian Pemkot Surabaya pada saat PSBB ini dijalankan. Artinya, warga yang non-MBR menjadi bagian warga terdampak COVID-19 karena mereka tidak diperkenankan beraktivitas di luar rumah.
Untuk itu, Thony menanyakan kepastian bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait PSBB di Surabaya.
"Ini perlu kepastian sebelum PSBB di Surabaya benar-benar dijalankan. Jangan sampai, begitu PSBB diterapkan, Pemkot kebingungan mendapatkan anggaran tambahannya, karena masyarakat non-MBR juga bagian dari warga yang perlu bantuan sosial ekonomi," kata Thony
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKS Reni Astuti berharap penerapan PSBB yang kemungkinan bakal dilakukan di Kota Surabaya dapat berjalan efektif sehingga tidak berlangsung dalam waktu lama.
Tidak hanya itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar kebijakan PSBB dilakukan dengan langkah yang tepat agar penerapannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat, yakni dengan melakukan sosialisasi dengan maksimal, kesiapsiagaan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat.
"Jadi misalkan berjalan dua pekan ada hasilnya kurva pandemi menurun dan tidak diperpanjang. Ya kuncinya kesiapsiagaan pemerintah kota dan kedisiplinan masyarakat. Makanya sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting termasuk pengaman kebutuhan dasar warga selama penerapan berlangsung harus terpenuhi dengan tepat," ujarnya.
Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan sebelumnya mengatakan Pemkot Surabaya sudah melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp196 miliar atau tepatnya Rp196.408.341.686 yang bersumber dari pos belanja tidak terduga Rp12,5 miliar dan belanja langsung Rp184 miliar.
"Anggaran ini untuk penanganan COVID-19 selama April dan Mei 2020," katanya.
Seperti diketahui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengirim surat permohonan penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Surabaya kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Senin (20/4). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Kami masih ragu dengan kekuatan anggaran yang diusulkan Pemkot Surabaya sebesar Rp196 miliar. Kami menilai anggaran itu tidak akan mampu menahan ketahanan sosial ekonomi masyarakat saat diberlakukannya PSBB nanti," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra A.H. Thony, di Surabaya, Selasa.
Dari anggaran tersebut, kata dia, sebesar Rp161 miliar untuk pengadaan sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang jumlahnya mencapai 702.127 orang dari 227.908 kepala keluarga.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, warga terdampak yang non-MBR tentunya juga perlu menjadi perhatian Pemkot Surabaya pada saat PSBB ini dijalankan. Artinya, warga yang non-MBR menjadi bagian warga terdampak COVID-19 karena mereka tidak diperkenankan beraktivitas di luar rumah.
Untuk itu, Thony menanyakan kepastian bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait PSBB di Surabaya.
"Ini perlu kepastian sebelum PSBB di Surabaya benar-benar dijalankan. Jangan sampai, begitu PSBB diterapkan, Pemkot kebingungan mendapatkan anggaran tambahannya, karena masyarakat non-MBR juga bagian dari warga yang perlu bantuan sosial ekonomi," kata Thony
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKS Reni Astuti berharap penerapan PSBB yang kemungkinan bakal dilakukan di Kota Surabaya dapat berjalan efektif sehingga tidak berlangsung dalam waktu lama.
Tidak hanya itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar kebijakan PSBB dilakukan dengan langkah yang tepat agar penerapannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat, yakni dengan melakukan sosialisasi dengan maksimal, kesiapsiagaan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat.
"Jadi misalkan berjalan dua pekan ada hasilnya kurva pandemi menurun dan tidak diperpanjang. Ya kuncinya kesiapsiagaan pemerintah kota dan kedisiplinan masyarakat. Makanya sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting termasuk pengaman kebutuhan dasar warga selama penerapan berlangsung harus terpenuhi dengan tepat," ujarnya.
Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan sebelumnya mengatakan Pemkot Surabaya sudah melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp196 miliar atau tepatnya Rp196.408.341.686 yang bersumber dari pos belanja tidak terduga Rp12,5 miliar dan belanja langsung Rp184 miliar.
"Anggaran ini untuk penanganan COVID-19 selama April dan Mei 2020," katanya.
Seperti diketahui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengirim surat permohonan penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Surabaya kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Senin (20/4). (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020