![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/360746/proses-lelang-proyek-box-culvert-di-kota-surabaya-diminta-untuk-dievaluasi&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/03/14/Box-Culvert-Sememi-5.jpg&description=Proses lelang proyek "box culvert" di Kota Surabaya diminta untuk dievaluasi){kind=link}
Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengevaluasi proses lelang proyek box culvert menyusul masih banyaknya pelaksanaan proyek itu yang terbengkalai hingga musim hujan.
"Kami meminta agar dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya memperketat proses dan tahapan lelangnya," kata Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, sampai triwulan pertama tahun 2020 pengerjaan box culvert belum juga ada yang selesai, sementara proses lelang proyek tersebut saat ini lebih dipercepat.
Untuk proyek 2020, lanjut dia, lelangnya sudah rampung di akhir tahun 2019, dan proyek box culvert yang dikerjakan 2019 lelangnya akhir tahun 2018.
Namun, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyayangkan masih ada beberapa box culvert yang seharusnya selesai akhir tahun 2019, tapi sampai Maret ini ada yang belum rampung.
"Bahkan di lapangan masih ada proyek box culvert maupun saluran air yang hingga kini belum selesai," ujarnya.
Ia menilai pengerjaan proyek box culvert semakin mudah karena mayoritas bahan bakunya adalah pabrikan. Namun belakangan mulai ditemui, bahwa kasus tersendatnya proyek box culvert di Surabaya disinyalir karena kontraktornya tidak profesional dalam bekerja.
"Ada kontraktor yang minus modal tapi dalam pelelangan selalu menang, meski dengan memakai bendera lain, tapi yang punya PT atau CV-nya ya orang-orang kontraktor yang sama. Untuk itu, Pemkot Surabaya harus mengawasi dan mengevaluasi ulang kontraktor yang tidak beres," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Buchori, komisi C mendorong agar Dinas PU dan Bina Marga Kota Surabaya memperketat pengawasan terutama untuk proyek box culvert yang ada di kampung-kampung.
"Masyarakat juga berhak mengawasi proyek box culvert yang tersendat, jika perlu silahkan lapor ke Dinas PU Bina Marga, atau ke dewan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati hinga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Namun, Erna sebelumnya mengatakan bahwa anggaran di dinasnya tahun ini sebesar Rp1,3 triliun salah satunya digunakan untuk infrastruktur.
"Kami akan melanjutkan box culvert juga menjadi prioritas kami tahun ini," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Kami meminta agar dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya memperketat proses dan tahapan lelangnya," kata Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, sampai triwulan pertama tahun 2020 pengerjaan box culvert belum juga ada yang selesai, sementara proses lelang proyek tersebut saat ini lebih dipercepat.
Untuk proyek 2020, lanjut dia, lelangnya sudah rampung di akhir tahun 2019, dan proyek box culvert yang dikerjakan 2019 lelangnya akhir tahun 2018.
Namun, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyayangkan masih ada beberapa box culvert yang seharusnya selesai akhir tahun 2019, tapi sampai Maret ini ada yang belum rampung.
"Bahkan di lapangan masih ada proyek box culvert maupun saluran air yang hingga kini belum selesai," ujarnya.
Ia menilai pengerjaan proyek box culvert semakin mudah karena mayoritas bahan bakunya adalah pabrikan. Namun belakangan mulai ditemui, bahwa kasus tersendatnya proyek box culvert di Surabaya disinyalir karena kontraktornya tidak profesional dalam bekerja.
"Ada kontraktor yang minus modal tapi dalam pelelangan selalu menang, meski dengan memakai bendera lain, tapi yang punya PT atau CV-nya ya orang-orang kontraktor yang sama. Untuk itu, Pemkot Surabaya harus mengawasi dan mengevaluasi ulang kontraktor yang tidak beres," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Buchori, komisi C mendorong agar Dinas PU dan Bina Marga Kota Surabaya memperketat pengawasan terutama untuk proyek box culvert yang ada di kampung-kampung.
"Masyarakat juga berhak mengawasi proyek box culvert yang tersendat, jika perlu silahkan lapor ke Dinas PU Bina Marga, atau ke dewan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati hinga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Namun, Erna sebelumnya mengatakan bahwa anggaran di dinasnya tahun ini sebesar Rp1,3 triliun salah satunya digunakan untuk infrastruktur.
"Kami akan melanjutkan box culvert juga menjadi prioritas kami tahun ini," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020