Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo mengemukakan bahwa salah satu tolok ukur seorang insan jurnalis yang profesional mengikuti sertifikasi wartawan yang diselenggarakan Dewan Pers.
"Selain itu pentingnya perusahaan media dan insan jurnalis profesional untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu ciri media profesional ialah sudah terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers," katanya dalam Seminar Nasional Mengenal Dewan Pers di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.
Verifikasi media oleh Dewan Pers, menurut ia, sekaligus untuk membedakan mana perusahaan media yang benar-benar profesional, dan media abal-abal.
"Semua perusahaan itu kan ada standarnya, baik izinnya, kantornya, gaji karyawannya dan lain sebagainya. Nah itu juga berlaku kepada perusahaan media," ujarnya.
Agus mengatakan, jika kebebasan pers menyisakan problem tersendiri di Indonesia, karena masih ada beberapa media yang membuat berita dan berdampak negatif pada imej negara di mata dunia.
"Kita menganut pers yang bebas tapi sesungguhnya kebebasan itu berdampingan dengan kepentingan publik dan kedaulatan nasional. Ini perlu dipikirkan juga," ucapnya.
Ia mencontohkan, bagaimana negara Thailand dan Jepang berupaya memperbaiki citra pariwisatanya pascabencana. Yang mereka posting bukanlah gambar korban yang bergelimpangan, tapi bagaimana upaya bahu-membahu warga untuk bangkit kembali.
"Jika ada bencana, pers di sana menjadikan berita utama hanya dua hari. Hari berikutnya, hanya berita kecil. Mereka punya kesepakatan, pemberitaan yang terus menerus justru akan berdampak pada sektor parisawata," ujar Agus.
Karena ada relevansinya dengan Banyuwangi yang saat ini pariwisatanya sedang menggeliat, ia berpesan kepada media pentingnya menjaga berita yang diproduksi.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyuwangi Syaifuddin Mahmud mengemukakan dalam kegiatan Seminar Nasional Mengenal Dewan Pers tersebut diikuti sekitar 150 orang yang terdiri atas insan pers, kepala sekolah, kepala desa hingga organisasi perangkat daerah, dam ada pula pengusaha, mahasiswa serta sejumlah organisasi masyarakat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Selain itu pentingnya perusahaan media dan insan jurnalis profesional untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu ciri media profesional ialah sudah terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers," katanya dalam Seminar Nasional Mengenal Dewan Pers di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.
Verifikasi media oleh Dewan Pers, menurut ia, sekaligus untuk membedakan mana perusahaan media yang benar-benar profesional, dan media abal-abal.
"Semua perusahaan itu kan ada standarnya, baik izinnya, kantornya, gaji karyawannya dan lain sebagainya. Nah itu juga berlaku kepada perusahaan media," ujarnya.
Agus mengatakan, jika kebebasan pers menyisakan problem tersendiri di Indonesia, karena masih ada beberapa media yang membuat berita dan berdampak negatif pada imej negara di mata dunia.
"Kita menganut pers yang bebas tapi sesungguhnya kebebasan itu berdampingan dengan kepentingan publik dan kedaulatan nasional. Ini perlu dipikirkan juga," ucapnya.
Ia mencontohkan, bagaimana negara Thailand dan Jepang berupaya memperbaiki citra pariwisatanya pascabencana. Yang mereka posting bukanlah gambar korban yang bergelimpangan, tapi bagaimana upaya bahu-membahu warga untuk bangkit kembali.
"Jika ada bencana, pers di sana menjadikan berita utama hanya dua hari. Hari berikutnya, hanya berita kecil. Mereka punya kesepakatan, pemberitaan yang terus menerus justru akan berdampak pada sektor parisawata," ujar Agus.
Karena ada relevansinya dengan Banyuwangi yang saat ini pariwisatanya sedang menggeliat, ia berpesan kepada media pentingnya menjaga berita yang diproduksi.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyuwangi Syaifuddin Mahmud mengemukakan dalam kegiatan Seminar Nasional Mengenal Dewan Pers tersebut diikuti sekitar 150 orang yang terdiri atas insan pers, kepala sekolah, kepala desa hingga organisasi perangkat daerah, dam ada pula pengusaha, mahasiswa serta sejumlah organisasi masyarakat. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020