Bupati Pamekasan Baddrut Tamam memaparkan sejumlah program prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan ke Komisi V DPR RI di Peringgitan Mandhapa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Kamis.
"Program ini penting kami sampaikan dengan harapan bisa mendapatkan solusi dan bantuan dari pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI ini," kata Baddrut Tamam.
Bupati memulai paparan dengan menunjukkan data bencana tahunan yang biasa terjadi di Pamekasan, yakni kekeringan.
"Masalah kekeringan di Pamekasan merupakan masalah utama tahunan. Setiap tahun pemkab selalu menetapkan bencana," katanya.
Menurutnya, kekeringan yang biasa terjadi di Pamekasan tersebar di 325 dusun di 80 desa yang ada di Pamekasan.
"Jadi sebagian anggaran kami, banyak terserap di masalah bencana tahunan ini," katanya.
Ia menjelaskan, salah satu upaya yang telah dan sedang dilakukan Pemkab Pamekasan guna mengatasi bencana kekeringan kekurangan air bersih ini adalah pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di Desa Samiran, Kecamatan Proppo.
Menurut bupati, pembanguan WTP ini mulai 2014 di areal seluas 1 hektare dan kini bertambah menjadi 3 hektare.
"Sumber dana pembangunan WTP di Desa Sameran ini dari pemerintah pusat," kata bupati.
Mantan anggota DPRD Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lebih lanjut menjelaskan, pembangunan WTP ini diperkirakan akan mampu mengairi 71 persen kebutuhan air masyarakat di Kecamatan Pamekasan dan Tlanakan.
Dukungan politik dari Komisi V DPR RI menurutnya sangat dibutuhkan, mengingat pembangunan WTP masih berlangsung yakni memasuki tahap II.
"Jika WTP ini nantinya bisa dioperasikan secara maksimal, dampaknya tentu pada perekonomian masyarakat," kata Baddrut.
Selain pembangunan embung air, Bupati Pamekasan juga memaparkan sejumlah program pembangunan lainnya sebagai penunjang pengembangan ekonomi.
Antara lain pembangunan jalan lingkar, pelabuhan di Pantai Selatan dan Utara Pamekasan, serta program pembentukan pengusaha muda baru, serta desa tematik.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Program ini penting kami sampaikan dengan harapan bisa mendapatkan solusi dan bantuan dari pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI ini," kata Baddrut Tamam.
Bupati memulai paparan dengan menunjukkan data bencana tahunan yang biasa terjadi di Pamekasan, yakni kekeringan.
"Masalah kekeringan di Pamekasan merupakan masalah utama tahunan. Setiap tahun pemkab selalu menetapkan bencana," katanya.
Menurutnya, kekeringan yang biasa terjadi di Pamekasan tersebar di 325 dusun di 80 desa yang ada di Pamekasan.
"Jadi sebagian anggaran kami, banyak terserap di masalah bencana tahunan ini," katanya.
Ia menjelaskan, salah satu upaya yang telah dan sedang dilakukan Pemkab Pamekasan guna mengatasi bencana kekeringan kekurangan air bersih ini adalah pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di Desa Samiran, Kecamatan Proppo.
Menurut bupati, pembanguan WTP ini mulai 2014 di areal seluas 1 hektare dan kini bertambah menjadi 3 hektare.
"Sumber dana pembangunan WTP di Desa Sameran ini dari pemerintah pusat," kata bupati.
Mantan anggota DPRD Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lebih lanjut menjelaskan, pembangunan WTP ini diperkirakan akan mampu mengairi 71 persen kebutuhan air masyarakat di Kecamatan Pamekasan dan Tlanakan.
Dukungan politik dari Komisi V DPR RI menurutnya sangat dibutuhkan, mengingat pembangunan WTP masih berlangsung yakni memasuki tahap II.
"Jika WTP ini nantinya bisa dioperasikan secara maksimal, dampaknya tentu pada perekonomian masyarakat," kata Baddrut.
Selain pembangunan embung air, Bupati Pamekasan juga memaparkan sejumlah program pembangunan lainnya sebagai penunjang pengembangan ekonomi.
Antara lain pembangunan jalan lingkar, pelabuhan di Pantai Selatan dan Utara Pamekasan, serta program pembentukan pengusaha muda baru, serta desa tematik.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020