Komisi IV DPRD Pamekasan, Jawa Timur membantah telah mendalangi pembatalan kontrak pengelolaan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) antara Madura United FC dengan Pemkab Pamekasan.
"Kami hanya merespon surat permintaan audiensi yang masuk kepada kami. Kami tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan audiensi kepada kami," kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahur Abadi dalam keterangan persnya di ruang rapat paripurna DPRD Pamekasan, Kamis.
Sahur mengemukakan hal ini, menanggapi kabar yang berkembang di masyarakat yang menyebutkan bahwa desakan agar Madura United FC mundur sebagai pengelola Stadion Pamekasan atas suruhan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahur Abadi.
"Yang kami lakukan hanya menjalankan peran dan fungsi lembaga legislatif, yakni mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kami," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini menegaskan.
Sebelumnya beberapa media lokal di Pamekasan memberitakan, telah terjadi dugaan konspirasi antara salah satu kelompok LSM dengan DPRD Pamekasan untuk membingkai opini publik agar masyarakat menolak pengelolaan stadion yang telah ditanda tangani antara Pemkab Pamekasan dengan manajemen klub Madura United FC.
Indikasinya antara lain terbaca pada saat DPRD Pamekasan mengundang para pihak yang hendak dihadirkan dalam kegiatan audiensi antara salah satu kelompok LSM dengan Komisi IV DPRD Pamekasan, yakni dengan mengundang institusi penegak hukum.
"Dalam pandangan kami, audiensi pertama yang digelar Komisi IV DPRD Pamekasan seperti forum pengadilan. Apa hubungan pengelolaan stadion dengan aparat penegak hukum dan kejaksaan negeri," kata Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Ziaul Haq.
Hal lain yang memunculkan dugaan telah terjadi konspirasi karena pemanggilan para pihak oleh Ketua DPRD Pamekasan dari partai yang sama, sedangkan saat audiensi hanya ditemui oleh Komisi IV DPRD Pamekasan.
Namun, Sahur menjelaskan, terkait pemanggilan itu, karena memang terjadi kesalahan teknik, bukan karena unsur kesengajaan.
"Yang jelas, tidak ada konspirasi antara kami dengan LSM Gapura, dan tidak benar jika Gapura mengaku disuruh saya untuk audiensi," kata Sahur menegaskan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Kami hanya merespon surat permintaan audiensi yang masuk kepada kami. Kami tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan audiensi kepada kami," kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahur Abadi dalam keterangan persnya di ruang rapat paripurna DPRD Pamekasan, Kamis.
Sahur mengemukakan hal ini, menanggapi kabar yang berkembang di masyarakat yang menyebutkan bahwa desakan agar Madura United FC mundur sebagai pengelola Stadion Pamekasan atas suruhan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahur Abadi.
"Yang kami lakukan hanya menjalankan peran dan fungsi lembaga legislatif, yakni mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kami," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini menegaskan.
Sebelumnya beberapa media lokal di Pamekasan memberitakan, telah terjadi dugaan konspirasi antara salah satu kelompok LSM dengan DPRD Pamekasan untuk membingkai opini publik agar masyarakat menolak pengelolaan stadion yang telah ditanda tangani antara Pemkab Pamekasan dengan manajemen klub Madura United FC.
Indikasinya antara lain terbaca pada saat DPRD Pamekasan mengundang para pihak yang hendak dihadirkan dalam kegiatan audiensi antara salah satu kelompok LSM dengan Komisi IV DPRD Pamekasan, yakni dengan mengundang institusi penegak hukum.
"Dalam pandangan kami, audiensi pertama yang digelar Komisi IV DPRD Pamekasan seperti forum pengadilan. Apa hubungan pengelolaan stadion dengan aparat penegak hukum dan kejaksaan negeri," kata Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Ziaul Haq.
Hal lain yang memunculkan dugaan telah terjadi konspirasi karena pemanggilan para pihak oleh Ketua DPRD Pamekasan dari partai yang sama, sedangkan saat audiensi hanya ditemui oleh Komisi IV DPRD Pamekasan.
Namun, Sahur menjelaskan, terkait pemanggilan itu, karena memang terjadi kesalahan teknik, bukan karena unsur kesengajaan.
"Yang jelas, tidak ada konspirasi antara kami dengan LSM Gapura, dan tidak benar jika Gapura mengaku disuruh saya untuk audiensi," kata Sahur menegaskan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020