Pemerintah mengakui adanya keterlambatan informasi kepada warga Natuna terkait evakuasi 238 orang warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, yang ditempatkan di Natuna, Kepulauan Riau.
"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan, RRT, itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Mahfud mengatakan hal itu saat menerima Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra serta ormas kepemudaan Natuna.
Mahfud yang didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menilai Natuna dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat.
Menurut dia, timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat.
"Itu supaya anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud.
Aspirasi dari pejabat Natuna tersebut, kata Mahfud, akan ditampung dan akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi, mengingat Presiden Jokowi sangat sibuk.
"Saya tetap akan menyampaikan ada keinginan teman-teman bertemu dengan Presiden, tetapi sekurang-kurangnya Menko Polhukam diminta ke Natuna dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sekurang-kurangnya tanggal 6 Maret nanti," kata Mahfud.
Selain dirinya yang akan ke Natuna, Menkes Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna hingga pemeriksaan terhadap WNI yang dievakuasi dari Wuhan selesai dilakukan.
Sebelumnya, keputusan pemerintah menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga.
Bahkan, ratusan masyarakat memilih meninggalkan Ranai, Natuna, Kepri, sehari setelah pemerintah mengevakuasi 238 orang WNI dari Wuhan, China, di daerah tersebut.
Masyarakat punya alasan kuat meninggalkan Ibu kota Natuna itu. Mereka khawatir ke 238 WNI tersebut terbawa wabah virus corona dari tempat asalnya di Kota Wuhan, China.
"Warga takut tertular virus mematikan tersebut," kata salah seorang warga Natuna, Herman saat dihubungi ANTARA, Senin malam.
Kemudian terbitnya Surat Edaran Pemkab Natuna yang meliburkan seluruh kegiatan belajar dan mengajar di sekolah terhitung sejak tanggal 3 Februari sampai 17 Februari 2020, juga menjadi alasan warga ramai-ramai kembali ke daerah asal atau sekadar mengungsi.
Kendati belakangan turun Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta Pemkab Natuna mencabut edaran tersebut dan tetap melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah.
Menurut Herman, warga tetap bersikeras meliburkan anak-anak mereka, terutama para ibu-ibu.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan, RRT, itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Mahfud mengatakan hal itu saat menerima Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra serta ormas kepemudaan Natuna.
Mahfud yang didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menilai Natuna dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat.
Menurut dia, timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat.
"Itu supaya anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud.
Aspirasi dari pejabat Natuna tersebut, kata Mahfud, akan ditampung dan akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi, mengingat Presiden Jokowi sangat sibuk.
"Saya tetap akan menyampaikan ada keinginan teman-teman bertemu dengan Presiden, tetapi sekurang-kurangnya Menko Polhukam diminta ke Natuna dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sekurang-kurangnya tanggal 6 Maret nanti," kata Mahfud.
Selain dirinya yang akan ke Natuna, Menkes Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna hingga pemeriksaan terhadap WNI yang dievakuasi dari Wuhan selesai dilakukan.
Sebelumnya, keputusan pemerintah menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga.
Bahkan, ratusan masyarakat memilih meninggalkan Ranai, Natuna, Kepri, sehari setelah pemerintah mengevakuasi 238 orang WNI dari Wuhan, China, di daerah tersebut.
Masyarakat punya alasan kuat meninggalkan Ibu kota Natuna itu. Mereka khawatir ke 238 WNI tersebut terbawa wabah virus corona dari tempat asalnya di Kota Wuhan, China.
"Warga takut tertular virus mematikan tersebut," kata salah seorang warga Natuna, Herman saat dihubungi ANTARA, Senin malam.
Kemudian terbitnya Surat Edaran Pemkab Natuna yang meliburkan seluruh kegiatan belajar dan mengajar di sekolah terhitung sejak tanggal 3 Februari sampai 17 Februari 2020, juga menjadi alasan warga ramai-ramai kembali ke daerah asal atau sekadar mengungsi.
Kendati belakangan turun Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta Pemkab Natuna mencabut edaran tersebut dan tetap melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah.
Menurut Herman, warga tetap bersikeras meliburkan anak-anak mereka, terutama para ibu-ibu.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020