Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi setempat mampu membangun sinergitas dalam peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pencapaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Sinergitas yang dibangun agar provinsi Jatim dan kabupaten/kota se-Jatim mampu meningkatkan pengelolaan adminitrasi keuangan yang terus meningkat," ujarnya di sela pelantikan Kepala BPKP Jatim Alexander Ruby Setyohadi di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan Kepala Perwakilan BPKP Jatim dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Tugas BPKP Nomor Kep-617/K/SU/2019 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala BPKP Jatim.
Gubernur Khofifah meminta kepada Kepala BPKP agar penguatan sistem pengawasan internal di Jatim bisa naik ke level 4.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga menerima penghargaan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 sekaligus Pencapaian Kapabilitas APIP level 3.
Penghargaan Maturitas SPIP Level 3 juga diraih 30 kabupaten/kota di Jatim, sedangkan penghargaan pencapaian Kapabilitas APIP level 3 diberikan kepada empat kabupaten, yaitu Bondowoso, Sumenep, Lumajang dan Banyuwangi.
Mantan menteri sosial itu berharap maturitas penyelenggaraan SPIP bisa melakukan perencanaan secara sistemik sehingga bisa terlihat pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya.
Dengan demikian, kata dia, semakin hari akan ada peningkatan dan perbaikan dari seluruh sistem yang didukung digitalisasi di semua lini untuk memperkuat koneksitas dan validitas data.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Didik Krisdianto mengatakan perolehan pencapaian Maturitas SPIP Level 3 merupakan bentuk komitmen kuat dari pemimpin daerah dan seluruh jajarannya.
Ke depan, lanjut dia, implementasi SPIP ditargetkan lebih terintegrasi dengan pelaksanaan program nasional dan diharapkan memberikan dampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tak itu saja, ia berharap kepada Gubernur Jatim tidak segan meminta bantuan dan kontribusi BPKP dalam hal pengawasan maupun pengawalan terkait pelaksanaan program pembangunan daerah.
"Kami juga mengharapkan dukungan dari ibu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk terus mengawal isu-isu strategis sesuai arahan Presiden," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Sinergitas yang dibangun agar provinsi Jatim dan kabupaten/kota se-Jatim mampu meningkatkan pengelolaan adminitrasi keuangan yang terus meningkat," ujarnya di sela pelantikan Kepala BPKP Jatim Alexander Ruby Setyohadi di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan Kepala Perwakilan BPKP Jatim dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Tugas BPKP Nomor Kep-617/K/SU/2019 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala BPKP Jatim.
Gubernur Khofifah meminta kepada Kepala BPKP agar penguatan sistem pengawasan internal di Jatim bisa naik ke level 4.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga menerima penghargaan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 sekaligus Pencapaian Kapabilitas APIP level 3.
Penghargaan Maturitas SPIP Level 3 juga diraih 30 kabupaten/kota di Jatim, sedangkan penghargaan pencapaian Kapabilitas APIP level 3 diberikan kepada empat kabupaten, yaitu Bondowoso, Sumenep, Lumajang dan Banyuwangi.
Mantan menteri sosial itu berharap maturitas penyelenggaraan SPIP bisa melakukan perencanaan secara sistemik sehingga bisa terlihat pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya.
Dengan demikian, kata dia, semakin hari akan ada peningkatan dan perbaikan dari seluruh sistem yang didukung digitalisasi di semua lini untuk memperkuat koneksitas dan validitas data.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Didik Krisdianto mengatakan perolehan pencapaian Maturitas SPIP Level 3 merupakan bentuk komitmen kuat dari pemimpin daerah dan seluruh jajarannya.
Ke depan, lanjut dia, implementasi SPIP ditargetkan lebih terintegrasi dengan pelaksanaan program nasional dan diharapkan memberikan dampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tak itu saja, ia berharap kepada Gubernur Jatim tidak segan meminta bantuan dan kontribusi BPKP dalam hal pengawasan maupun pengawalan terkait pelaksanaan program pembangunan daerah.
"Kami juga mengharapkan dukungan dari ibu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk terus mengawal isu-isu strategis sesuai arahan Presiden," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020