Wali Kota Malang Sutiaji berharap adanya sinergi antar-pemerintah di wilayah Malang raya untuk menangani bencana alam, termasuk banjir.
"Kami akan segera melakukan upaya untuk menyinergikan pemerintah di Malang raya. Sebab, ada beberapa hal yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Kota Malang, perlu ada keselarasan dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu, salah satunya upaya manajemen penanganan banjir (genangan air)," kata Sutiaji di sela meninjau infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Kedungkandang, Kota Malang, Senin.
Sutiaji juga merespons keluhan masyarakat atas infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Cemorokandang, terutama di area bentang jalan depan SDN Cemorokandang mengarah ke timur (hingga wilayah perbatasan kabupaten Malang/daerah Temboro), terpotret rusak karena gerusan air hujan.
"Air dari timur bergerak ke bawah (barat) dan tidak masuk saluran drainase, sehingga otomatis menggerus aspal. Sesungguhnya ini tidak bisa (Pemkot Malang) berdiri sendiri, harus ada kolaborasi dengan Pemkab Malang, karena awal air dari atas," kata Kepala DPUPR Perkim Kota Malang Hadi Santoso.
Untuk langkah awal, kata Hadi Santoso yang akrab dipanggil Soni itu, kemiringan jalan akan diarahkan ke sisi drainase. "Bertepatan drainasenya hanya ada di satu sisi jalan dan yang pasti sudah masuk dalam penanganan tahun ini," kata Soni.
Selain meninjau infrastruktur jalan yang rusak di daerah perbatasan timur Kota Malang dengan kabupaten Malang, Sutiaji juga "ngantor" di Kelurahan Cemorokandang sebagai aktualisasi "berkantor" di wilayah. Sasaran pertama adalah kantor Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang.
Didampingi Sekkota Malang Wasto, Kadis PUPR Perkim Hadi Santoso, Kabag Humas Muhammad Nurwidianto, Kabag Pemerintahan Prayit serta Camat Kedungkandang Donny Sandito, Sutiaji juga memonitor pelayanan publik di wilayah sekaligus peninjauan infrastruktur.
Dengan mengendarai sepeda motor, kehadiran Sutiaji secara spontan membuat kaget personel kelurahan Cemorokandang.
Beberapa hal yang dikritisi dan dievaluasi Sutiaji di Kelurahan Cemorokandang, di antaranya masih lemahnya data potensi kelurahan, kebersihan lingkungan, tertib administrasi dan mutu pelayanan publik.
"Kelurahan (wilayah) itu intinya ya pelayanan publik. Karena memang secara teritorial langsung bersentuhan dengan publik. Saya tekankan agar minimalisasi keluhan masyarakat," ujar Sutiaji kepada jajaran kelurahan Cemorokandang.
Salah satu yang diminta untuk ditata ulang oleh wali kota adalah terkait "front office". Menurut pria yang juga pernah bergelut di dunia pers ini, front office menjadi representasi awal yang menggambarkan tingkat keramahan dan mutu pelayanan.
"Ini saya lihat meja pembatasnya terlalu tinggi dan tidak mengakomodasi kelompok disabilitas. Saya minta untuk dilakukan pembenahan dan ini tidak hanya saya tekaankan pada kelurahan Cemorokandang, tapi juga kantor pelayanan publik lainnya," ujarnya.
Hal lain yang terpotret disaat Wali Kota Sutiaji berkantor di Kelurahan Cemorokandang adalah angka perkawinan di bawah umur. Tercatat ada 17 pernikahan di bawah umur, yang rata rata terjadi karena faktor pergaulan.
"Meskipun dari sekitar 100 pencatatan pernikahan atau 10-17 persennya karena faktor salah pergaulan, tetap saya minta ini jadi perhatian bersama. Artinya, pencatatan pelayanan tidak hanya berhenti pada aspek administratif, namun harus diikuti dengan tindak lanjut perencanaan program kegiatan. Inilah pentingnya data potensi wilayah, termasuk di dalamnya indikator-indikator permasalahan," tutur Sutiaji.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Kami akan segera melakukan upaya untuk menyinergikan pemerintah di Malang raya. Sebab, ada beberapa hal yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Kota Malang, perlu ada keselarasan dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu, salah satunya upaya manajemen penanganan banjir (genangan air)," kata Sutiaji di sela meninjau infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Kedungkandang, Kota Malang, Senin.
Sutiaji juga merespons keluhan masyarakat atas infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Cemorokandang, terutama di area bentang jalan depan SDN Cemorokandang mengarah ke timur (hingga wilayah perbatasan kabupaten Malang/daerah Temboro), terpotret rusak karena gerusan air hujan.
"Air dari timur bergerak ke bawah (barat) dan tidak masuk saluran drainase, sehingga otomatis menggerus aspal. Sesungguhnya ini tidak bisa (Pemkot Malang) berdiri sendiri, harus ada kolaborasi dengan Pemkab Malang, karena awal air dari atas," kata Kepala DPUPR Perkim Kota Malang Hadi Santoso.
Untuk langkah awal, kata Hadi Santoso yang akrab dipanggil Soni itu, kemiringan jalan akan diarahkan ke sisi drainase. "Bertepatan drainasenya hanya ada di satu sisi jalan dan yang pasti sudah masuk dalam penanganan tahun ini," kata Soni.
Selain meninjau infrastruktur jalan yang rusak di daerah perbatasan timur Kota Malang dengan kabupaten Malang, Sutiaji juga "ngantor" di Kelurahan Cemorokandang sebagai aktualisasi "berkantor" di wilayah. Sasaran pertama adalah kantor Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang.
Didampingi Sekkota Malang Wasto, Kadis PUPR Perkim Hadi Santoso, Kabag Humas Muhammad Nurwidianto, Kabag Pemerintahan Prayit serta Camat Kedungkandang Donny Sandito, Sutiaji juga memonitor pelayanan publik di wilayah sekaligus peninjauan infrastruktur.
Dengan mengendarai sepeda motor, kehadiran Sutiaji secara spontan membuat kaget personel kelurahan Cemorokandang.
Beberapa hal yang dikritisi dan dievaluasi Sutiaji di Kelurahan Cemorokandang, di antaranya masih lemahnya data potensi kelurahan, kebersihan lingkungan, tertib administrasi dan mutu pelayanan publik.
"Kelurahan (wilayah) itu intinya ya pelayanan publik. Karena memang secara teritorial langsung bersentuhan dengan publik. Saya tekankan agar minimalisasi keluhan masyarakat," ujar Sutiaji kepada jajaran kelurahan Cemorokandang.
Salah satu yang diminta untuk ditata ulang oleh wali kota adalah terkait "front office". Menurut pria yang juga pernah bergelut di dunia pers ini, front office menjadi representasi awal yang menggambarkan tingkat keramahan dan mutu pelayanan.
"Ini saya lihat meja pembatasnya terlalu tinggi dan tidak mengakomodasi kelompok disabilitas. Saya minta untuk dilakukan pembenahan dan ini tidak hanya saya tekaankan pada kelurahan Cemorokandang, tapi juga kantor pelayanan publik lainnya," ujarnya.
Hal lain yang terpotret disaat Wali Kota Sutiaji berkantor di Kelurahan Cemorokandang adalah angka perkawinan di bawah umur. Tercatat ada 17 pernikahan di bawah umur, yang rata rata terjadi karena faktor pergaulan.
"Meskipun dari sekitar 100 pencatatan pernikahan atau 10-17 persennya karena faktor salah pergaulan, tetap saya minta ini jadi perhatian bersama. Artinya, pencatatan pelayanan tidak hanya berhenti pada aspek administratif, namun harus diikuti dengan tindak lanjut perencanaan program kegiatan. Inilah pentingnya data potensi wilayah, termasuk di dalamnya indikator-indikator permasalahan," tutur Sutiaji.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020