Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, meminta Presiden Joko Widodo memilih menteri yang "bersih" dari rekam jejak kasus korupsi sebab dikhawatirkan kinerjanya tidak bisa maksimal.

"Jadi, Pak Jokowi harus memilih menteri yang benar-benar bersih. Jangan sampai memilih menteri yang memiliki rapor merah alias pernah tersangkut perkara korupsi," kata Ketua PCNU Kabupaten Jombang KH Salmanudin Yazid di Jombang, Senin.

Gus Salman, sapaan akrab KH Salmanudin Yazid, berharap pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin bisa mengemban amanah setelah resmi dilantik pada Minggu (20/10).

Baca juga: Akademisi Unej: Pembantu Presiden bidang hukum harus berintegritas tinggi

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI/Polri yang telah mengawal proses Pemilu Presiden 2019 mulai awal hingga pelantikan yang berlangsung dengan lancar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Masud Zuremi mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas pelantikan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin sebab telah berlangsung aman, kondusif, dan sukses. Kesuksesan tersebut dinilainya juga tidak lepas dari kinerja TNI/Polri.

"Semua aparat keamanan melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelantikan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf berjalan aman, tertib, kondusif dan lancar. Semoga kepemimpinan beliau berdua amanah," kata Masud.

Politikus PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini juga menambahkan, sebagai orang daerah pihaknya berharap Presiden dan Wakil Presiden bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, memperbaiki hal-hal di periode sebelumnya yang dirasa masih kurang, baik dalam bidang infrastruktur maupun bidang lainnya.

"Kami juga berharap Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Jika melihat program-program beliau, saya yakin itu semua bisa dilakukan," ujar dia.

Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang KH Zulfikar Asad mengatakan selama ini Presiden Jokowi dinilainya sangat perhatian terhadap kalangan pesantren. Hal itu dibuktikan dengan penetapan HSN (Hari Santri Nasional) setiap 22 Oktober dan diterbitkannya undang-undang pesantren.

"Kami berharap Pak Jokowi tetap memiliki keberpihakan terhadap pesantren, seperti pada periode sebelumnya. Namun bukan berarti pesantren harus dianak-emaskan," ujar Gus Ufik, sapaan akrabnya.

Dengan merangkul pesantren, lanjut Gus Ufik, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa menghadang laju paham radikalisme dan gerakan intoleransi, mengingat salah satu ciri khas pesantren adalah bisa menerima keberagaman.

Pewarta: Asmaul Chusna

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019