Akademisi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Abd Hanan mengatakan integritas sosial perlu menjadi perhatian serius pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
"Integritas sosial merupakan bagian dari sekian persoalan publik yang terjadi selama ini, selain persoalan lainnya, seperti korupsi," kata dosen ilmu sosiologi itu di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu malam.
Belakangan ini, kata Hanan, aspek integritas sosial di Indonesia sedang diuji oleh munculnya berbagai konflik dan kekacauan sosial.
"Beberapa peristiwa kericuhan sosial seperti yang terjadi di Jayapura dan Wamena, Papua, harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin ke depan," katanya.
Dengan demikian, kata alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, secara sosiologis, hal yang menyangkut stabilitas sosial itu perlu dijaga.
"Jika tidak, maka jelas bukan saja akan mengganggu jalannya politik pemerintahan, namun lebih dari itu dapat mengancam keutuhan bangsa ini dalam konteks berbangsa dan bernegara," katanya menjelaskan.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan duet pemimpin hasil Pemilu, 17 April 2019 itu adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan supremasi hukum di negeri ini.
Hanan menilai, revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh DPR memiliki dampak secara tidak langsung terhadap kepercayaan publik kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Di sinilah saya kira penting bagi Jokowi-Ma'ruf untuk menunjukkan bahwa ia sebenarnya berpihak pada upaya pemberantasan korupsi, karena citra yang terbangun di sebagian masyarakat kita bahwa perubahan itu karena kompromi antara Jokowi dengan lembaga legislatif," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Integritas sosial merupakan bagian dari sekian persoalan publik yang terjadi selama ini, selain persoalan lainnya, seperti korupsi," kata dosen ilmu sosiologi itu di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu malam.
Belakangan ini, kata Hanan, aspek integritas sosial di Indonesia sedang diuji oleh munculnya berbagai konflik dan kekacauan sosial.
"Beberapa peristiwa kericuhan sosial seperti yang terjadi di Jayapura dan Wamena, Papua, harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin ke depan," katanya.
Dengan demikian, kata alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, secara sosiologis, hal yang menyangkut stabilitas sosial itu perlu dijaga.
"Jika tidak, maka jelas bukan saja akan mengganggu jalannya politik pemerintahan, namun lebih dari itu dapat mengancam keutuhan bangsa ini dalam konteks berbangsa dan bernegara," katanya menjelaskan.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan duet pemimpin hasil Pemilu, 17 April 2019 itu adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan supremasi hukum di negeri ini.
Hanan menilai, revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh DPR memiliki dampak secara tidak langsung terhadap kepercayaan publik kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Di sinilah saya kira penting bagi Jokowi-Ma'ruf untuk menunjukkan bahwa ia sebenarnya berpihak pada upaya pemberantasan korupsi, karena citra yang terbangun di sebagian masyarakat kita bahwa perubahan itu karena kompromi antara Jokowi dengan lembaga legislatif," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019