Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggunakan sistem digitisasi atau non-kertas (paperless) dalam penatausahaan dokumen keuangan pemerintah daerah setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Banyuwangi, Mujiono mengatakan bahwa sistem ini merupakan peningkatan dari sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (simral) yang sudah ada sebelumnya.
"Kami sempurnakan dengan menambahkan modul baru di dalamnya, berupa digitisasi ini. Semuanya harus non-kertas, sudah bukan zamannya ke mana-mana bawa dokumen setumpuk," katanya di Banyuwangi, Minggu.
Sistem digitasi ini berisi semua aspek penatausahaan keuangan yang dikombinasikan dengan sistem tanda tangan elektronik, dan dengan demikian beberapa dokumen tidak perlu lagi tanda tangan basah.
"ASN terkait bisa langsung memberikan tanda tangan di mana saja karena sistem ini terkoneksi dengan android di smartphone masing-masing orang. Jadi sekarang tidak ada alasan dokumen terhambat karena ASN-nya sedang tidak ada di tempat. Dokumen cukup disimpan di file dan dapat diunduh jika diperlukan," ujarnya.
Sistem digitasi, menurut ia, akan diterapkan di seluruh lingkungan Pemkab Banyuwangi, dokumen keuangan dinas/badan yang dulunya menggunakan pola cetak manual, kini akan beralih menjadi serba elektronik.
"Dengan menggunakan non-kertas, harapan kami pengelolaan keuangan akan semakin praktis. Pengajuan anggaran cukup dilakukan secara daring, tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik. Sehingga kerjanya lebih efisien, juga sekaligus meningkatkan transparansi," ujar Mujiono.
Apa yang dilakuan Banyuwangi ini mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri, Bahri menyempatkan datang ke Banyuwangi dan melihat langsung pelaksanaan digitasi tersebut.
"Ini inovasi yang luar biasa. Biasanya, proses pencairan dana itu panjang dan butuh banyak dokumen. Namun, dengan sistem yang dikembangkan Banyuwangi ini sangat membantu untuk penghematan anggaran. Problem tumpukan berkas bisa terjawab dengan sistem ini. Pencarian dokumen juga bisa dilakukan dengan cepat. Banyuwangi memang tidak pernah berhenti inovasi," ujar Bahri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Samsudin menambahkan peralihan dari sistem manual menuju paperless ini akan membuat penatausahaan keuangan semakin efektif dan efisien.
"Selain prosesnya yang dapat menyingkat waktu, dari sisi anggaran sistem ini dapat menghemat biaya belanja cetak dan penggandaan dokumen. Begitu halnya dengan ruang penyimpanan dokumen dan arsip yang tentunya secara bertahap juga tidak diperlukan lagi," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Banyuwangi, Mujiono mengatakan bahwa sistem ini merupakan peningkatan dari sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (simral) yang sudah ada sebelumnya.
"Kami sempurnakan dengan menambahkan modul baru di dalamnya, berupa digitisasi ini. Semuanya harus non-kertas, sudah bukan zamannya ke mana-mana bawa dokumen setumpuk," katanya di Banyuwangi, Minggu.
Sistem digitasi ini berisi semua aspek penatausahaan keuangan yang dikombinasikan dengan sistem tanda tangan elektronik, dan dengan demikian beberapa dokumen tidak perlu lagi tanda tangan basah.
"ASN terkait bisa langsung memberikan tanda tangan di mana saja karena sistem ini terkoneksi dengan android di smartphone masing-masing orang. Jadi sekarang tidak ada alasan dokumen terhambat karena ASN-nya sedang tidak ada di tempat. Dokumen cukup disimpan di file dan dapat diunduh jika diperlukan," ujarnya.
Sistem digitasi, menurut ia, akan diterapkan di seluruh lingkungan Pemkab Banyuwangi, dokumen keuangan dinas/badan yang dulunya menggunakan pola cetak manual, kini akan beralih menjadi serba elektronik.
"Dengan menggunakan non-kertas, harapan kami pengelolaan keuangan akan semakin praktis. Pengajuan anggaran cukup dilakukan secara daring, tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik. Sehingga kerjanya lebih efisien, juga sekaligus meningkatkan transparansi," ujar Mujiono.
Apa yang dilakuan Banyuwangi ini mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri, Bahri menyempatkan datang ke Banyuwangi dan melihat langsung pelaksanaan digitasi tersebut.
"Ini inovasi yang luar biasa. Biasanya, proses pencairan dana itu panjang dan butuh banyak dokumen. Namun, dengan sistem yang dikembangkan Banyuwangi ini sangat membantu untuk penghematan anggaran. Problem tumpukan berkas bisa terjawab dengan sistem ini. Pencarian dokumen juga bisa dilakukan dengan cepat. Banyuwangi memang tidak pernah berhenti inovasi," ujar Bahri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Samsudin menambahkan peralihan dari sistem manual menuju paperless ini akan membuat penatausahaan keuangan semakin efektif dan efisien.
"Selain prosesnya yang dapat menyingkat waktu, dari sisi anggaran sistem ini dapat menghemat biaya belanja cetak dan penggandaan dokumen. Begitu halnya dengan ruang penyimpanan dokumen dan arsip yang tentunya secara bertahap juga tidak diperlukan lagi," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019