Kementerian Sosial mulai menerapkan aplikasi berbasis digital e-PKH atau Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan efektif, termasuk di Provinsi Jawa Timur.
"E-PKH adalah terobosan berbasis digital yang dilakukan Kementerian Sosial yang membuktikan bahwa PKH telah siap menyongsong era insdustri 4.0, era big data, era internet. Sistem ini juga ditujukan meminimalisasi adanya bantuan yang salah sasaran," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Surabaya, Rabu.
Harry menjelaskan, dengan penerapan e-PKH akan semakin memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas, karena paperless. Penerapan itu juga dapat menghitung bantuan sosial (bansos) secara otomatis dan dapat memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat.
"Selain itu, kita dapat menghitung bantuan sosial secara otomatis, memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan di seluruh Jatim," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Harry, aplikasi e-PKH menjadi sangat penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program.
Harry mengatakan, Kemensos pada 2019 menargetkan sebanyak 800 ribu KPM akan lulus dari kepesertaan atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri. Selanjutnya pada 2020 ditargetkan sebanyak 1 juta KPM tergraduasi secara mandiri.
Selain menggunakan aplikasi e-PKH, dalam mengejar graduasi juga dilakukan labelisasi terhadap rumah KPM.
Sistem labelisasi keluarga pra sejahtera tersebut merupakan bentuk sosialisasi yang diupaya Sumber Daya Masyarakat (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar Keluarga Penerima Manfaar (KPM) PKH yang telah mampu mempunyai budaya malu.
"Hal ini penting untuk menyadarkan mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu lainnya yang mengantre untuk mendapatkan bantuan PKH," kata Harry.
Sementara untuk meningkatkan perekonomian KPM PKH, melalui Family Development Session (FDS) atau Peningkatan Kemampuan Keluarga. Untuk itu SDM PKH, dikatakan Harry dituntut menguasai modul-modul FDS dengan baik sehingga dapat mengajarkan kepada KPM PKH.
"Pendamping dan operator PKH merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera dan produktif," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"E-PKH adalah terobosan berbasis digital yang dilakukan Kementerian Sosial yang membuktikan bahwa PKH telah siap menyongsong era insdustri 4.0, era big data, era internet. Sistem ini juga ditujukan meminimalisasi adanya bantuan yang salah sasaran," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Surabaya, Rabu.
Harry menjelaskan, dengan penerapan e-PKH akan semakin memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas, karena paperless. Penerapan itu juga dapat menghitung bantuan sosial (bansos) secara otomatis dan dapat memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat.
"Selain itu, kita dapat menghitung bantuan sosial secara otomatis, memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan di seluruh Jatim," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Harry, aplikasi e-PKH menjadi sangat penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program.
Harry mengatakan, Kemensos pada 2019 menargetkan sebanyak 800 ribu KPM akan lulus dari kepesertaan atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri. Selanjutnya pada 2020 ditargetkan sebanyak 1 juta KPM tergraduasi secara mandiri.
Selain menggunakan aplikasi e-PKH, dalam mengejar graduasi juga dilakukan labelisasi terhadap rumah KPM.
Sistem labelisasi keluarga pra sejahtera tersebut merupakan bentuk sosialisasi yang diupaya Sumber Daya Masyarakat (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar Keluarga Penerima Manfaar (KPM) PKH yang telah mampu mempunyai budaya malu.
"Hal ini penting untuk menyadarkan mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu lainnya yang mengantre untuk mendapatkan bantuan PKH," kata Harry.
Sementara untuk meningkatkan perekonomian KPM PKH, melalui Family Development Session (FDS) atau Peningkatan Kemampuan Keluarga. Untuk itu SDM PKH, dikatakan Harry dituntut menguasai modul-modul FDS dengan baik sehingga dapat mengajarkan kepada KPM PKH.
"Pendamping dan operator PKH merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera dan produktif," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019