Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mendeteksi adanya pihak yang menjadi provokator dalam kerusuhan di Papua.
"Saya sudah terima laporan dari Kapolri, Panglima TNI dan kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja mendorong agar terjadi kekacauan," kata Menkopolhukam Wiranto dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat malam.
Malam ini, Presiden memimpin ratas yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kita tahu siapa yang akan dapat keuntungan dari kerusuhan dan kita peringatkan, siapa pun dia, hentikan itu! Karena tindakan itu hanya ingin membuat suasana tidak stabil," tambah Wiranto.
Wiranto mengakui ia sudah mengetahui siapa provokator yang mempengaruhi kondisi Papua tersebut, namun enggan menyebutkan siapa provokator tersebut.
"Kita tahu (siapa), jadi kita minta agar (provokasi) dihentikan," ucap Wiranto, menegaskan.
Baca juga: Papua Terkini - Pemerintah tidak buka opsi referendum untuk Papua
Dalam ratas tersebut, Wiranto mengatakan Presiden menekankan tiga hal.
"Pertama beliau ingin hukum ditegakkan secara tegas siapa pun melawan hukum baik di Surabaya, Papua, Papua Barat, apakah masalah penghinaan, pelecehan, demo-demo anarkis, pembakaran, tindakan tegas harus dilakukan karena kita negara hukum," tutur Presiden.
Kedua Presiden minta agar masyarakat yang tidak bersalah dan tidak tahu masalah agar dilindungi.
"Jangan sampai jadi korban aksi-aksi demo anarkis, artinya beliau lihat ada korban, bahkan aparat keamanan pun jangan sampai represif, tapi persuasif, edukatif, melindungi masyarakat, melindungi objek-objek penting fasilitas negara karena demo-demo anarkis membakar fasilitas negara, fasilitas umum yang digunakan masyarakat sendiri," jelas Wiranto.
Ketiga, Presiden memerintahkan agar bangunan-bangunan yang rusak segera diperbaiki agar tidak menggangu kegiatan pemerintahan atau kegiatan umum.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Saya sudah terima laporan dari Kapolri, Panglima TNI dan kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja mendorong agar terjadi kekacauan," kata Menkopolhukam Wiranto dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat malam.
Malam ini, Presiden memimpin ratas yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kita tahu siapa yang akan dapat keuntungan dari kerusuhan dan kita peringatkan, siapa pun dia, hentikan itu! Karena tindakan itu hanya ingin membuat suasana tidak stabil," tambah Wiranto.
Wiranto mengakui ia sudah mengetahui siapa provokator yang mempengaruhi kondisi Papua tersebut, namun enggan menyebutkan siapa provokator tersebut.
"Kita tahu (siapa), jadi kita minta agar (provokasi) dihentikan," ucap Wiranto, menegaskan.
Baca juga: Papua Terkini - Pemerintah tidak buka opsi referendum untuk Papua
Dalam ratas tersebut, Wiranto mengatakan Presiden menekankan tiga hal.
"Pertama beliau ingin hukum ditegakkan secara tegas siapa pun melawan hukum baik di Surabaya, Papua, Papua Barat, apakah masalah penghinaan, pelecehan, demo-demo anarkis, pembakaran, tindakan tegas harus dilakukan karena kita negara hukum," tutur Presiden.
Kedua Presiden minta agar masyarakat yang tidak bersalah dan tidak tahu masalah agar dilindungi.
"Jangan sampai jadi korban aksi-aksi demo anarkis, artinya beliau lihat ada korban, bahkan aparat keamanan pun jangan sampai represif, tapi persuasif, edukatif, melindungi masyarakat, melindungi objek-objek penting fasilitas negara karena demo-demo anarkis membakar fasilitas negara, fasilitas umum yang digunakan masyarakat sendiri," jelas Wiranto.
Ketiga, Presiden memerintahkan agar bangunan-bangunan yang rusak segera diperbaiki agar tidak menggangu kegiatan pemerintahan atau kegiatan umum.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019