DPC Partai Gerindra Kota Surabaya mengedepankan atau mendukung adanya musyawarah mufakat dalam proses pembentukan alat kelengkapan di DPRD Surabaya periode 2019-2024.
"Tapi kalau ada pendapat lain yang tidak terakomodasi akhirnya menjadikan proses penetapan alat kelengkapan dewan melaui voting yang tidak masalah, karena voting juga bagian dari pengambilan keputusan," kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya A.H. Thony kepada Surabaya, Kamis.
Menurut dia, untuk menentukan alat kelengkapan dewan ada beberapa variabel yang harus dipikirkan, yakni pertama pihaknya ingin sedapat mungkin bisa meningkatkan performen lembaga dewan, artinya yang lemabaga dewan bisa semakin membaik.
Kedua, lanjut dia, proses demokrasi sudah memberikan keputusan untuk komposisi suara di tiap-tiap partai yang bisa dijadikan pertimbangan, bagaimana melakukan penghitungan alat kelengkapan dewan itu secara proporsional,
"Sehingga nuansa keadilan dan mempresentasikan proses demokrasi itu nampak," kata anggota DPRD Surabaya terpilih periode 2019-2024 ini.
Untuk variabel ketiga, kata politikus Partai Gerindra ini adalah kepentingan politik. Tentunya ia meyakini adanya arahan dari partai terkait hal itu. Secara hirarki ada satu petunjuk dari dewan pimpinan pusat terkait hal-hal yang harus dilaksanakan di tingkat kota.
Saat ditanya soal target Partai Gerindra mendapatkan ketua komisi di DPRD Surabaya, Thony mengatakan bahwa soal rebutan dan target itu tidak ada karena sudah terjadi pada Pemilu 2019, tapi semua itu terganturng proses politisasi yang terjadi di lembaga dewan nanti.
"Harapan kita kompromistis dan kemudian bisa diselasaikan oleh musyawarah mufakat. Tidak perlu nuansa rebutan, seolah-olah yang kuat yang menang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Tapi kalau ada pendapat lain yang tidak terakomodasi akhirnya menjadikan proses penetapan alat kelengkapan dewan melaui voting yang tidak masalah, karena voting juga bagian dari pengambilan keputusan," kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya A.H. Thony kepada Surabaya, Kamis.
Menurut dia, untuk menentukan alat kelengkapan dewan ada beberapa variabel yang harus dipikirkan, yakni pertama pihaknya ingin sedapat mungkin bisa meningkatkan performen lembaga dewan, artinya yang lemabaga dewan bisa semakin membaik.
Kedua, lanjut dia, proses demokrasi sudah memberikan keputusan untuk komposisi suara di tiap-tiap partai yang bisa dijadikan pertimbangan, bagaimana melakukan penghitungan alat kelengkapan dewan itu secara proporsional,
"Sehingga nuansa keadilan dan mempresentasikan proses demokrasi itu nampak," kata anggota DPRD Surabaya terpilih periode 2019-2024 ini.
Untuk variabel ketiga, kata politikus Partai Gerindra ini adalah kepentingan politik. Tentunya ia meyakini adanya arahan dari partai terkait hal itu. Secara hirarki ada satu petunjuk dari dewan pimpinan pusat terkait hal-hal yang harus dilaksanakan di tingkat kota.
Saat ditanya soal target Partai Gerindra mendapatkan ketua komisi di DPRD Surabaya, Thony mengatakan bahwa soal rebutan dan target itu tidak ada karena sudah terjadi pada Pemilu 2019, tapi semua itu terganturng proses politisasi yang terjadi di lembaga dewan nanti.
"Harapan kita kompromistis dan kemudian bisa diselasaikan oleh musyawarah mufakat. Tidak perlu nuansa rebutan, seolah-olah yang kuat yang menang," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019