Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri berhasil meraih penghargaan TPID terbaik kabupaten/kota se-Jawa Bali yang ketiga kalinya secara beruntun setelah mencatat prestasi serupa pada 2016 dan 2017.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan TPID Kota Kediri berupaya keras mengendalikan inflasi dengan inovasi yang dilakukan dari hulu ke hilir agar perdagangan antardaerah terus berjalan.
"Kita juga kerja sama dengan para pedagang, distributor dan daerah-daerah lain. Misal seperti bawang merah, kita kerja sama dengan Nganjuk," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kediri, Kamis.
Mas Abu, sapaan akrabnya, menjelaskan inflasi harus dikendalikan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat di Kota Kediri bisa berinvestasi dengan baik dan daya beli meningkat. Selain itu, inflasi dikendalikan guna mengurangi pengangguran.
"Kalau inflasi tinggi tentu ekonomi akan anjlok, pasti angka pengangguran dan kemiskinan akan tinggi. Salah satu yang paling tepat adalah menjaga inflasi supaya ekonomi tumbuh baik. Harus kita pertahankan dan distimulasi terus," ujar Mas Abu.
Mas Abu juga menambahkan ke depan akan terus berinovasi untuk mengendalikan inflasi. Banyak masyarakat yang tidak memahami dampak dari mengendalikan inflasi, seperti pengangguran yang menurun, daya beli meningkat serta masyarakat bisa berinvestasi dengan baik.
"Kami akan cari model-model baru lagi. Inflasi ini kan bermacam-macam ada dari pendidikan juga. Tentu treatment mengendalikannya juga berbeda-beda," kata dia.
Sementara itu, untuk terus mengendalikan inflasi, TPID Kota Kediri memiliki lima kunci sukses. Pertama, adanya komitmen yang kuat dari para pimpinan dan jajarannya, lalu kedua adalah menjalankan strategi 4K dengan sungguh-sungguh.
Ketiga, adanya analisis yang tajam dalam memitigasi potensi inflasi. Untuk keempat, pemimpin selalu hadir ketika terjadi kesulitan masyarakat, dan kelima adalah TPID yang solid.
Penghargaan TPID terbaik 2018 diterima Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Kamis (25/7).
Penghargaan tersebut ketiga kalinya diraih Kota Kediri. Sebelumnya Kota Kediri raih penghargaan TPID terbaik kabupaten/kota se-Jawa Bali pada tahun 2017 dan 2016. Prestasi ini juga menjadi kado bagi Kota Kediri yang akan berulang tahun Ke-1140 pada 27 Juli 2019.
Inflasi pada 2018 sebesar 1,97 persen dan ini menjadi salah satu alasan TPID Kota Kediri berhasil mempertahankan anugerah ini, mengingat penilaian TPID kali ini 50 persen dinilai dari outcome.
Dengan itu, angka inflasi lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Jawa Timur (2,86 persen) dan inflasi nasional (3,13 persen) pada tahun 2018 ini memberi sumbangsih besar pada penilaian. Indikator lain dalam penilaian adalah proses dengan bobot 20 persen dan output dengan bobot 30 persen.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam acara itu mengatakan kegiatan pengendalian inflasi pemerintah daerah cukup mengacu pada indeks harga konsumen (IHK) yang menjadi dasar perhitungan inflasi. Pengendalian juga harus diliat dalam jangka waktu tertentu.
"Kalau harga yang naik kopi, cokelat atau karet biar saja. Karena itu bukan barang konsumsi," ujarnya.
Selain Kota Kediri, ada beberapa kota yang juga meraih penghargaan TPID terbaik. Untuk Sumatera diraih Kota Tanjung Pinang, di Kalimantan diraih Kota Samarinda, wilayah Sulawesi diraih Kota Palopo, dan wilayah Nusa Tenggara-Papua diraih Kota Mataram.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan TPID Kota Kediri berupaya keras mengendalikan inflasi dengan inovasi yang dilakukan dari hulu ke hilir agar perdagangan antardaerah terus berjalan.
"Kita juga kerja sama dengan para pedagang, distributor dan daerah-daerah lain. Misal seperti bawang merah, kita kerja sama dengan Nganjuk," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kediri, Kamis.
Mas Abu, sapaan akrabnya, menjelaskan inflasi harus dikendalikan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat di Kota Kediri bisa berinvestasi dengan baik dan daya beli meningkat. Selain itu, inflasi dikendalikan guna mengurangi pengangguran.
"Kalau inflasi tinggi tentu ekonomi akan anjlok, pasti angka pengangguran dan kemiskinan akan tinggi. Salah satu yang paling tepat adalah menjaga inflasi supaya ekonomi tumbuh baik. Harus kita pertahankan dan distimulasi terus," ujar Mas Abu.
Mas Abu juga menambahkan ke depan akan terus berinovasi untuk mengendalikan inflasi. Banyak masyarakat yang tidak memahami dampak dari mengendalikan inflasi, seperti pengangguran yang menurun, daya beli meningkat serta masyarakat bisa berinvestasi dengan baik.
"Kami akan cari model-model baru lagi. Inflasi ini kan bermacam-macam ada dari pendidikan juga. Tentu treatment mengendalikannya juga berbeda-beda," kata dia.
Sementara itu, untuk terus mengendalikan inflasi, TPID Kota Kediri memiliki lima kunci sukses. Pertama, adanya komitmen yang kuat dari para pimpinan dan jajarannya, lalu kedua adalah menjalankan strategi 4K dengan sungguh-sungguh.
Ketiga, adanya analisis yang tajam dalam memitigasi potensi inflasi. Untuk keempat, pemimpin selalu hadir ketika terjadi kesulitan masyarakat, dan kelima adalah TPID yang solid.
Penghargaan TPID terbaik 2018 diterima Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Kamis (25/7).
Penghargaan tersebut ketiga kalinya diraih Kota Kediri. Sebelumnya Kota Kediri raih penghargaan TPID terbaik kabupaten/kota se-Jawa Bali pada tahun 2017 dan 2016. Prestasi ini juga menjadi kado bagi Kota Kediri yang akan berulang tahun Ke-1140 pada 27 Juli 2019.
Inflasi pada 2018 sebesar 1,97 persen dan ini menjadi salah satu alasan TPID Kota Kediri berhasil mempertahankan anugerah ini, mengingat penilaian TPID kali ini 50 persen dinilai dari outcome.
Dengan itu, angka inflasi lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Jawa Timur (2,86 persen) dan inflasi nasional (3,13 persen) pada tahun 2018 ini memberi sumbangsih besar pada penilaian. Indikator lain dalam penilaian adalah proses dengan bobot 20 persen dan output dengan bobot 30 persen.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam acara itu mengatakan kegiatan pengendalian inflasi pemerintah daerah cukup mengacu pada indeks harga konsumen (IHK) yang menjadi dasar perhitungan inflasi. Pengendalian juga harus diliat dalam jangka waktu tertentu.
"Kalau harga yang naik kopi, cokelat atau karet biar saja. Karena itu bukan barang konsumsi," ujarnya.
Selain Kota Kediri, ada beberapa kota yang juga meraih penghargaan TPID terbaik. Untuk Sumatera diraih Kota Tanjung Pinang, di Kalimantan diraih Kota Samarinda, wilayah Sulawesi diraih Kota Palopo, dan wilayah Nusa Tenggara-Papua diraih Kota Mataram.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019