![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/307514/dlu-santuni-pedagang-tergusur-exit-tol-banyuurip&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2019/07/24/WhatsApp-Image-2019-07-24-at-19.56.10.jpeg&description=DLU santuni pedagang tergusur "Exit Tol" Banyuurip){kind=link}
Perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama (DLU) menyantuni puluhan pedagang yang tergusur dan tidak memperoleh ganti tempat berjualan di Surabaya, Jawa Timur.
"Mereka adalah para pedagang yang sudah lebih dari 20 tahun berjualan di 'Exit Tol' Banyuurip Surabaya. Jumlahnya ada 27 pedagang," ucap pemilik PT DLU, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Harjo Soekartono di sela penyerahan santunan di Surabaya, Rabu malam.
Para pedagang tersebut digusur oleh pengelola jalan tol PT Jasa Marga pada 10 Juli lalu.
"Saya pribadi sebagai anggota dewan sudah memperjuangkan agar para pedagang ini tetap bisa berjualan di Exit Tol Banyuurip atau setidaknya mendapat ganti tempat berjualan," ujarnya.
Di antaranya Bambang Harjo telah menyampaikan aspirasi tersebut ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono di Jakarta.
"Saya menyampaikan aspirasi para pedagang ini kepada Bapak Menteri PUPR sebelum lebaran Idul Fitri lalu agar mereka tidak digusur dari tempatnya berjualan di Exit Tol Banyuurip. Tapi ternyata setelah lebaran malah digusur," ucapnya.
Di luar itu, para pedagang juga telah berusaha sendiri meminta bantuan ke Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya agar setidaknya mendapat ganti tempat berjualan pascapenggusuran namun tidak pernah ada jawaban.
Bambang mengungkapkan pihaknya tergerak untuk memberikan bantuan karena sudah tidak ada lagi kepedulian dari pemerintah. "Bantuan yang kami berikan berupa uang tunai Rp75 juta. Rp50 juta dari dana CSR PT DLU, serta Rp25 juta dari saya pribadi," katanya.
Politikus dari Partai Gerindra itu berharap santunan tersebut bisa dipergunakan sebagai modal usaha. "Saya berharap dengan bantuan ini mereka bisa tetap bertahan berjualan. Karena dari pihak yang menggusur sama sekali tidak ada kepedulian. Lapak-lapak semi permanen yang dibangun oleh para pedagang dengan dana pribadi di Exit Tol Banyuurip sudah dirobohkan tanpa diberi ganti rugi," ujarnya.
Padahal, Bambang menandaskan, para pedagang yang tergusur ini tergolong sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang semestinya mendapat dukungan, perhatian dan bantuan dari pemerintah.
"Mereka mulai berjualan di Exit Tol Banyuurip sejak 1985. Saat itu di lahan tersebut masih berupa rawa yang rawan tindak kejahatan. Mereka babat alas membersihkannya untuk dipergunakan sebagai tempat berjualan dan selama ini ikut membantu menjaga keamanan di wilayah itu," katanya.
Suyanto, mewakili pedagang lainnya, mengucapkan terima kasih atas santunan yang diberikan oleh PT DLU.
"Lahan tempat kami berjualan di Exit Tol Banyuurip berjarak sekitar 10 meter dari pinggir jalan tol sehinga tidak mengganggu lalu lintas. Itu dulu diperbolehkan berjualan di sana atas izin dari pejabat PT Bina Marga meski secara lisan. Sekarang berganti pejabat dan kami digusur tanpa diberi ganti tempat berjualan," ujarnya.
Uang santunan senilai total Rp75 juta dari PT DLU, lanjut dia, rencananya akan dibagi rata dengan 27 pedagang yang tergusur sebagai modal untuk melanjutkan usaha berjualan di tempat lain. "Sampai sekarang kami masih sedang mencari tempat berjualan yang baru," ucap pedagang yang tinggal di Dukuh Kupang Barat Surabaya ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Mereka adalah para pedagang yang sudah lebih dari 20 tahun berjualan di 'Exit Tol' Banyuurip Surabaya. Jumlahnya ada 27 pedagang," ucap pemilik PT DLU, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Harjo Soekartono di sela penyerahan santunan di Surabaya, Rabu malam.
Para pedagang tersebut digusur oleh pengelola jalan tol PT Jasa Marga pada 10 Juli lalu.
"Saya pribadi sebagai anggota dewan sudah memperjuangkan agar para pedagang ini tetap bisa berjualan di Exit Tol Banyuurip atau setidaknya mendapat ganti tempat berjualan," ujarnya.
Di antaranya Bambang Harjo telah menyampaikan aspirasi tersebut ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono di Jakarta.
"Saya menyampaikan aspirasi para pedagang ini kepada Bapak Menteri PUPR sebelum lebaran Idul Fitri lalu agar mereka tidak digusur dari tempatnya berjualan di Exit Tol Banyuurip. Tapi ternyata setelah lebaran malah digusur," ucapnya.
Di luar itu, para pedagang juga telah berusaha sendiri meminta bantuan ke Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya agar setidaknya mendapat ganti tempat berjualan pascapenggusuran namun tidak pernah ada jawaban.
Bambang mengungkapkan pihaknya tergerak untuk memberikan bantuan karena sudah tidak ada lagi kepedulian dari pemerintah. "Bantuan yang kami berikan berupa uang tunai Rp75 juta. Rp50 juta dari dana CSR PT DLU, serta Rp25 juta dari saya pribadi," katanya.
Politikus dari Partai Gerindra itu berharap santunan tersebut bisa dipergunakan sebagai modal usaha. "Saya berharap dengan bantuan ini mereka bisa tetap bertahan berjualan. Karena dari pihak yang menggusur sama sekali tidak ada kepedulian. Lapak-lapak semi permanen yang dibangun oleh para pedagang dengan dana pribadi di Exit Tol Banyuurip sudah dirobohkan tanpa diberi ganti rugi," ujarnya.
Padahal, Bambang menandaskan, para pedagang yang tergusur ini tergolong sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang semestinya mendapat dukungan, perhatian dan bantuan dari pemerintah.
"Mereka mulai berjualan di Exit Tol Banyuurip sejak 1985. Saat itu di lahan tersebut masih berupa rawa yang rawan tindak kejahatan. Mereka babat alas membersihkannya untuk dipergunakan sebagai tempat berjualan dan selama ini ikut membantu menjaga keamanan di wilayah itu," katanya.
Suyanto, mewakili pedagang lainnya, mengucapkan terima kasih atas santunan yang diberikan oleh PT DLU.
"Lahan tempat kami berjualan di Exit Tol Banyuurip berjarak sekitar 10 meter dari pinggir jalan tol sehinga tidak mengganggu lalu lintas. Itu dulu diperbolehkan berjualan di sana atas izin dari pejabat PT Bina Marga meski secara lisan. Sekarang berganti pejabat dan kami digusur tanpa diberi ganti tempat berjualan," ujarnya.
Uang santunan senilai total Rp75 juta dari PT DLU, lanjut dia, rencananya akan dibagi rata dengan 27 pedagang yang tergusur sebagai modal untuk melanjutkan usaha berjualan di tempat lain. "Sampai sekarang kami masih sedang mencari tempat berjualan yang baru," ucap pedagang yang tinggal di Dukuh Kupang Barat Surabaya ini.
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019