Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperoleh penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden.
Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha yang merupakan tanda kehormatan tertinggi pelaksanaan pembangunan, diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, pada hari ini, Rabu (16/7).
"Kami bersyukur mendapat penghargaan tertinggi dari presiden dalam prestasi pembangunan, yaitu Parasamya Purnakarya Nugeraha. Ini kado buat seluruh warga Banyuwangi," ujar Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA.
Secara bertahap, hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Banyuwangi terus meningkat. Pada 2018, Banyuwangi meraih peringkat keempat, naik dari tahun sebelumnya di peringkat enam, dari sekitar 400 kabupaten se-Indonesia.
"Alhamdulillah setiap tahun peringkat kinerja terus meningkat. Sejak 2010 di posisi 156 meningkat ke posisi 20 pada 2015, pada 2016 di posisi 16 dan tahun 2017 di posisi keenam, hingga tahun 2018 di rangking empat. Ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang terus meningkat, program yang kami susun tidak hanya berkutat pada rutinitas, tapi juga inovasi dengan kinerja yang terukur," kata Anas.
Penilaian Parasamya Purnakarya Nugraha, meliputi urusan wajib pemerintah hingga skala prioritas pembangunan. Tim penilai melihat apakah kemudian pembangunan yang dilakukan mengarah pada kesejahteraan rakyat atau malah tidak bedampak.
"Tim menilai dampak program pembangunan terhadap perekonomian warga Banyuwangi cukup positif. Kemiskinan berhasil diturunkan ke level 7,8 persen, padahal sebelumnya selalu di atas dua digit. Pendapatan per kapita warga juga melonjak menjadi Rp48 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20 juta," ujar Bupati Banyuwangi dua periode itu.
Ia menjelaskan, penilaian penghargaan itu juga mengukur program pelayanan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anas mencontohkan, di Banyuwangi misalnya, pemkab berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.
"Misalnya dengan Go-Jek, kami berkolaborasi mengantarkan obat ke rumah pasien kurang mampu. Dengan startup Warung Pintar, kami mengedukasi para pemilik warung rakyat di Banyuwangi bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Bahkan di Banyuwangi anggota kepolisian turut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan melahirkan," paparnya.
Kata Bupati Anas, selain itu kunci untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik adalah dengan inovasi.
"Berbagai inovasi muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarkaat. Untuk itu kami mendorong berbagai inovasi, mulai tingkat kabupaten hingga desa. Bahkan pada tahun ini ada lima inovasi dari Banyuwangi yang masuk jajaran Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB dari total 3.000 inovasi se-Indonesia," tuturnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019