Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan setidaknya ada 58 kabupaten/kota di Indonesia yang masih belum memiliki Sekolah Luar Biasa (SBL) negeri.
"Alasan tidak adanya SLB negeri karena lahan. Dari 58 kabupaten/kota itu 40 ada di luar Pulau Jawa dan 18 di Pulau Jawa," kata Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus (PPK) Kemendikbud Dr Sanusi saat International Conference on Special Education (ICSE) yang digelar Universitas Negeri Surabaya, Sabtu.
Dia mengaku kendala yang terjadi selama ini adalah kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah. Sebab, lokus sekolah ada di kabupaten/kota meskipun pengelolaannya oleh pemerintah provinsi.
"Jadi lahan itu dari daerah tingkat II diserahkan ke provinsi. Nanti Kemendikbud akan membangun unit sekolah baru (USB). Nanti guru, sarana prasana dibantu pemprov," katanya.
Dikatakan Sanusi, pihaknya tidak bisa memaksa, tapi tetap bersurat kepada kota/kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi yang isinya menjelaskan tidak adanya SLB negeri di daerah setempat.
"Kami punya catatan. Seperti di Jakarta sendiri masih ada kabupaten yang belum punya SBL Negeri yakni di Kepulauan Seribu. Di Banten yakni di Tangerang Selatan," katanya.
Sementara di Jawa Timur, sambung Sanusi, rata-rata kabupaten/kotanya sudah ada SLB negeri.
Adanya SLB negeri di suatu daerah, kata Sanusi merupakan bentuk pemerataan pendidikan untuk semua warga negara, tidak melihat penyandang disabilitas atau yang reguler.
"Sebab penanganan anak berkubutuhan khusus (ABK) adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan masyarakat. Orang tua pun tidak perlu malu jika anaknya penyandang disabilitas. Tolong cepat disekolahkan," katanya.
Selain itu, ABK tak seperti anak reguler yang baru bisa sekolah pada bulan Juni atau tahun ajaran baru. ABK, tidak perlu menunggu bulan Juni. Pasalnya pada bulan Januari pun sudah bisa masuk.
"Sudah ketemu ABK berusia 15 tahun pun disuruh sekolah. Meski ada peraturan usia sekolah SD harus tujuh hingga 12. Tapi kalau ada anak 15 tahun berkubutuhan khusus biaa dimasukkan," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Alasan tidak adanya SLB negeri karena lahan. Dari 58 kabupaten/kota itu 40 ada di luar Pulau Jawa dan 18 di Pulau Jawa," kata Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus (PPK) Kemendikbud Dr Sanusi saat International Conference on Special Education (ICSE) yang digelar Universitas Negeri Surabaya, Sabtu.
Dia mengaku kendala yang terjadi selama ini adalah kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah. Sebab, lokus sekolah ada di kabupaten/kota meskipun pengelolaannya oleh pemerintah provinsi.
"Jadi lahan itu dari daerah tingkat II diserahkan ke provinsi. Nanti Kemendikbud akan membangun unit sekolah baru (USB). Nanti guru, sarana prasana dibantu pemprov," katanya.
Dikatakan Sanusi, pihaknya tidak bisa memaksa, tapi tetap bersurat kepada kota/kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi yang isinya menjelaskan tidak adanya SLB negeri di daerah setempat.
"Kami punya catatan. Seperti di Jakarta sendiri masih ada kabupaten yang belum punya SBL Negeri yakni di Kepulauan Seribu. Di Banten yakni di Tangerang Selatan," katanya.
Sementara di Jawa Timur, sambung Sanusi, rata-rata kabupaten/kotanya sudah ada SLB negeri.
Adanya SLB negeri di suatu daerah, kata Sanusi merupakan bentuk pemerataan pendidikan untuk semua warga negara, tidak melihat penyandang disabilitas atau yang reguler.
"Sebab penanganan anak berkubutuhan khusus (ABK) adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan masyarakat. Orang tua pun tidak perlu malu jika anaknya penyandang disabilitas. Tolong cepat disekolahkan," katanya.
Selain itu, ABK tak seperti anak reguler yang baru bisa sekolah pada bulan Juni atau tahun ajaran baru. ABK, tidak perlu menunggu bulan Juni. Pasalnya pada bulan Januari pun sudah bisa masuk.
"Sudah ketemu ABK berusia 15 tahun pun disuruh sekolah. Meski ada peraturan usia sekolah SD harus tujuh hingga 12. Tapi kalau ada anak 15 tahun berkubutuhan khusus biaa dimasukkan," ucapnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019