Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengharapkan tidak terjadi gesekan-gesekan di masyarakat yang dapat menimbulkan polarisasi, seperti yang terjadi pada pilpres beberapa waktu lalu, menjelang pemilihan kepala desa serentak di 253 desa pada 23 Oktober 2019.
Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiasi, Selasa, mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas lingkungan.
"Kami berharap tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan polarisasi, seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 beberapa waktu lalu," katanya di sela kegiatan halal bihalal Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto.
Ia mengatakan, pemilihan anggota legislatif serta pemilihan Presiden untuk periode 2019-2024 sudah diketahui bersama hasilnya.
"Namun proses menuju ke sana telah menimbulkan polarisme yang memecah persatuan dan kesatuan," ucapnya.
Ini adalah pelajaran berharga, kata dia, sehingga hal itu diharapkan tidak terjadi lagi di Kabupaten Mojokerto yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada Oktober mendatang.
"Maka penting bagi semuanya untuk tetap menjaga kondusivitas lingkungan," katanya.
Dirinya juga mengingatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Mojokerto supaya dapat memahami, menaati dan melaksanakan apa yang menjadi tugas, wewenang serta tanggung jawab yang diemban.
"Pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang melalui APBDesa, agar tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dengan pengelolaan keuangan dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel," ucapnya.
Menurutnya, pada tahun 2018, ada temuan BPK yakni 117 desa tidak melaporkan penggunaan dana desa, laporan semester APBDesa, dan LPPD akhir tahun anggaran secara tepat waktu.
"Oleh karena itu saya mengingatkan agar hal ini jangan terulang lagi di tahun anggaran 2019 ini," katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua AKD Supoyo, yang juga menjabat sebagai Kades Petak Kecamatan Pacet mengatakan, kegiatan halal bihalal ini bertujuan untuk menjalin silahturahim kembali dan memperbaiki komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
"Kami berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan demi menjaga tali silaturahim yang ada di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiasi, Selasa, mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas lingkungan.
"Kami berharap tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan polarisasi, seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 beberapa waktu lalu," katanya di sela kegiatan halal bihalal Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto.
Ia mengatakan, pemilihan anggota legislatif serta pemilihan Presiden untuk periode 2019-2024 sudah diketahui bersama hasilnya.
"Namun proses menuju ke sana telah menimbulkan polarisme yang memecah persatuan dan kesatuan," ucapnya.
Ini adalah pelajaran berharga, kata dia, sehingga hal itu diharapkan tidak terjadi lagi di Kabupaten Mojokerto yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada Oktober mendatang.
"Maka penting bagi semuanya untuk tetap menjaga kondusivitas lingkungan," katanya.
Dirinya juga mengingatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Mojokerto supaya dapat memahami, menaati dan melaksanakan apa yang menjadi tugas, wewenang serta tanggung jawab yang diemban.
"Pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang melalui APBDesa, agar tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dengan pengelolaan keuangan dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel," ucapnya.
Menurutnya, pada tahun 2018, ada temuan BPK yakni 117 desa tidak melaporkan penggunaan dana desa, laporan semester APBDesa, dan LPPD akhir tahun anggaran secara tepat waktu.
"Oleh karena itu saya mengingatkan agar hal ini jangan terulang lagi di tahun anggaran 2019 ini," katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua AKD Supoyo, yang juga menjabat sebagai Kades Petak Kecamatan Pacet mengatakan, kegiatan halal bihalal ini bertujuan untuk menjalin silahturahim kembali dan memperbaiki komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
"Kami berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan demi menjaga tali silaturahim yang ada di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019