Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) siap mengintegrasikan dan mengidentifikasi kerawanan sosial yang dikhawatirkan memicu masuknya paham-paham radikalisme hingga terorisme.
"Pendekatan yang digunakan dalam mengintegrasikan kerawanan sosial tidak saja fokus di hilir, tapi juga harus mampu dijangkau pada sisi hulunya," ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri silaturahim tim pelaksana sinergitas kementerian atau lembaga di kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa.
Pertemuan antara tim pelaksana dan Pemprov Jatim tersebut juga dalam rangka koordinasi tentang terorisme di wilayah Jatim tahun 2019.
Penanganan terorisme, kata dia, harus mampu menjangkau berbagai aspek, termasok kemiskinan, ideologi maupun penciptaan lapangan pekerjaan yang ada.
Pemprov Jatim juga akan mengoptimalkan energi-energi yang ada di kalangan anak muda, bahkan di kalangan terpelajar untuk diberikan ruang secara produktif.
"Alasannya, jika kalangan muda tidak dibekali oleh ruang yang produktif, mereka bisa terprovokasi oleh percikan-percikan paham radikal yang sekarang dapat diperoleh dengan mudah di dunia maya," ucapnya.
Pemprov Jatim, lanjut dia, akan mengoptimalkan energi yang berlebih pada generasi milenial lewat kewirausahaan melalui akses kerja sama dengan "start up" yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jatim.
Pada kesempatan sama, mantan Bupati Trenggalek itu menyambut baik karena terdapat enam daerah yang akan menjadi fokus BNPT bersama kementerian dan lembaga untuk turun melakukan pendekatan secara komperhensif agar persoalan terorisme, radikalisme bisa dicegah.
Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengapresiasi langkah Pemprov Jatim mengidentifikasi permasalahan teroris yang salah satunya disebabkan oleh faktor kemiskinan, ideologi dan akses pekerjaan bagi generasi muda.
Ia juga sependapat bahwa generasi muda yang tidak didampingi oleh pemerintah dalam hal ideologi sangat rentan disusupi oleh segala bentuk paham radikalisme yang berujung pada terorisme.
"Kami akan melibatkan kementerian/lembaga di bawah koordinasi BNPT untuk menggarap sisi hulu dan hilir dari semua permasalahan terorisme yang terjadi," katanya.
Khusus di Jatim, pihaknya akan menyasar lima kabupaten/kota, yakni Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Malang dan Lamongan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Pendekatan yang digunakan dalam mengintegrasikan kerawanan sosial tidak saja fokus di hilir, tapi juga harus mampu dijangkau pada sisi hulunya," ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri silaturahim tim pelaksana sinergitas kementerian atau lembaga di kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa.
Pertemuan antara tim pelaksana dan Pemprov Jatim tersebut juga dalam rangka koordinasi tentang terorisme di wilayah Jatim tahun 2019.
Penanganan terorisme, kata dia, harus mampu menjangkau berbagai aspek, termasok kemiskinan, ideologi maupun penciptaan lapangan pekerjaan yang ada.
Pemprov Jatim juga akan mengoptimalkan energi-energi yang ada di kalangan anak muda, bahkan di kalangan terpelajar untuk diberikan ruang secara produktif.
"Alasannya, jika kalangan muda tidak dibekali oleh ruang yang produktif, mereka bisa terprovokasi oleh percikan-percikan paham radikal yang sekarang dapat diperoleh dengan mudah di dunia maya," ucapnya.
Pemprov Jatim, lanjut dia, akan mengoptimalkan energi yang berlebih pada generasi milenial lewat kewirausahaan melalui akses kerja sama dengan "start up" yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jatim.
Pada kesempatan sama, mantan Bupati Trenggalek itu menyambut baik karena terdapat enam daerah yang akan menjadi fokus BNPT bersama kementerian dan lembaga untuk turun melakukan pendekatan secara komperhensif agar persoalan terorisme, radikalisme bisa dicegah.
Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengapresiasi langkah Pemprov Jatim mengidentifikasi permasalahan teroris yang salah satunya disebabkan oleh faktor kemiskinan, ideologi dan akses pekerjaan bagi generasi muda.
Ia juga sependapat bahwa generasi muda yang tidak didampingi oleh pemerintah dalam hal ideologi sangat rentan disusupi oleh segala bentuk paham radikalisme yang berujung pada terorisme.
"Kami akan melibatkan kementerian/lembaga di bawah koordinasi BNPT untuk menggarap sisi hulu dan hilir dari semua permasalahan terorisme yang terjadi," katanya.
Khusus di Jatim, pihaknya akan menyasar lima kabupaten/kota, yakni Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Malang dan Lamongan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019