KPU Tulungagung, Jawa Timur, mengawasi ketat kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPA) 02 Desa Tanggulwelahan, Kecamatan Besuki, yang dilaporkan warga, karena diduga tidak netral dan menjadi simpatisan salah satu capres.
"Kami putuskan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan kinerja KPPS bersangkutan dilakukan dengan benar, sehingga tidak ada lagi kecurigaan pascapenghitungan," kata Ketua KPU Tulungagung Mustofa dikonfirmasi melalui telepon, Selasa.
Ia mengakui, kasus KPPS 02 di Desa Tanggulwelahan itu sempat menjadi polemik menjelang penyiapan tempat pemungutan suara (TPS).
Pasalnya, TPS yang dipilih bertempat di rumah ketua KPPS atas nama Tini, yang dua pekan sebelumnya diketahui warga setempat juga digunakan untuk kegiatan pengobatan gratis tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Protes pun dilayangkan warga, yang dialamatkan ke Panwascam dan PPK Besuki pada 11 April.
Upaya klarifikasi, kemudian ditempuh panwascam dan PPL terhadap Ketua KPPS 02 Desa Tanggulwelahan, Sutini.
Hasilnya, kata Mustofa, Sutini membenarkan rumahnya memang sempat dipinjam untuk kegiatan sosial pengobatan massal gratis kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Namun, dia berdalih tidak tahu-menahu keterkaitan politis tersebut, dan hanya dipinjami tempat.
"Intinya saat diklarifikasi kawan-kawan PPK, Bu Tini ini mengelak disebut partisan. Dia juga membantah tuduhan menjadi timses salah satu Paslon," ujar Mustofa.
Karena disanggah, Mustofa mengaku KPU belum bisa serta merta melakukan sanksi hukuman. Sebab ketika yang bersangkutan diminta mengundurkan diri secara sukarela tidak bersedia. Jika dipaksa mundur, seluruh anggota KPPS 02 juga akan ikut mundur.
"Padahal, ini momentumnya sudah mepet sekali. Jadi sesuai aturan kami juga tidak bisa melakukan pemecatan, apalagi rekomendasi dari Bawaslu belum keluar juga," ucapnya.
Sayangnya, pihak Bawaslu belum bisa dikonfirmasi. Dua anggota Bawaslu Tulungagung Fayakun dan Viviq tidak merespon beberapa kali panggilan telepon mau pun pesan WhatsApp yang dilayangkan wartawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami putuskan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan kinerja KPPS bersangkutan dilakukan dengan benar, sehingga tidak ada lagi kecurigaan pascapenghitungan," kata Ketua KPU Tulungagung Mustofa dikonfirmasi melalui telepon, Selasa.
Ia mengakui, kasus KPPS 02 di Desa Tanggulwelahan itu sempat menjadi polemik menjelang penyiapan tempat pemungutan suara (TPS).
Pasalnya, TPS yang dipilih bertempat di rumah ketua KPPS atas nama Tini, yang dua pekan sebelumnya diketahui warga setempat juga digunakan untuk kegiatan pengobatan gratis tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Protes pun dilayangkan warga, yang dialamatkan ke Panwascam dan PPK Besuki pada 11 April.
Upaya klarifikasi, kemudian ditempuh panwascam dan PPL terhadap Ketua KPPS 02 Desa Tanggulwelahan, Sutini.
Hasilnya, kata Mustofa, Sutini membenarkan rumahnya memang sempat dipinjam untuk kegiatan sosial pengobatan massal gratis kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Namun, dia berdalih tidak tahu-menahu keterkaitan politis tersebut, dan hanya dipinjami tempat.
"Intinya saat diklarifikasi kawan-kawan PPK, Bu Tini ini mengelak disebut partisan. Dia juga membantah tuduhan menjadi timses salah satu Paslon," ujar Mustofa.
Karena disanggah, Mustofa mengaku KPU belum bisa serta merta melakukan sanksi hukuman. Sebab ketika yang bersangkutan diminta mengundurkan diri secara sukarela tidak bersedia. Jika dipaksa mundur, seluruh anggota KPPS 02 juga akan ikut mundur.
"Padahal, ini momentumnya sudah mepet sekali. Jadi sesuai aturan kami juga tidak bisa melakukan pemecatan, apalagi rekomendasi dari Bawaslu belum keluar juga," ucapnya.
Sayangnya, pihak Bawaslu belum bisa dikonfirmasi. Dua anggota Bawaslu Tulungagung Fayakun dan Viviq tidak merespon beberapa kali panggilan telepon mau pun pesan WhatsApp yang dilayangkan wartawan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019