Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Selasa, menggelar aksi menolak pemberian gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa di bidang pendidikan agama Islam untuk Gubernur Jawa Timur 2009-2019, Soekarwo.
Koordinator aksi Eri Wahyudi ditemui di depan gedung rektorat UINSA mengatakan, ada tiga poin mengapa pihaknha menolak pemberian gelar Doktor Kehormatan untuk pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
"Pertama, kami mempertanyakan kontribusi Soekarwo di bidang pendidikan agama Islam di Jatim," katanya.
Dia mempertanyakan pemberian gelar itu yang dirasa politis dan menuntuk adanya transparansi dari pihak rektorat.
"Ketiga, kami ingin rektor membatalkan surat keputusan (SK) pemberian Doktor HC itu untuk Soekarwo," ucapnya.
Eri mengaku belum berkomunikasi dan diterima oleh Rektor UINSA. Namun pihaknya mengancam akan melakukan aksi serupa saat prosesi pemberian gelar di kampus setempat, Rabu (27/3) jika tuntutan tidak juga direspons.
Sementara itu, Wakil Rektor III UINSA Prof Ma'shum mempertanyakan apa hak mahasiswa untuk menolak pemberian gelar kehormatan itu untuk Pakde Karwo.
"Pemberian gelar doktor kehormatan itu sepanjang secara akademis memenuhi syarat, maka tidak perlu lagi ada penolakan. Justru saya mempertanyakan kenapa mereka menolak," ujarnya.
Pemberian Doktor HC itu, lanjutnya, tidak hanya untuk UIN tapi untuk masyarakat secara keseluruhan.
"Pakde Karwo punya jasa luar biasa untuk pengembangan Madrasah Diniyah (Madin). Di seluruh Indonesia tidak ada kecuali di Jatim. Guru Madin yang tidak terurus, sekarang bisa mempunyai pendidikan sarjana itu luar biasa," ucapnya.
Di tingkat nasional seperti DPR, sambungnya, program untuk pemberian penghargaan terhadap guru-guru Madin itu mentah dan itu hanya terjadi di Jatim. Hal itu yang ingin UINSA apresiasi.
Ma'shum juga menampik adanya dugaan pemberian gelar Doktor HC ini memiliki unsur politis. Dia mengatakan kalau memang unsur itu yang diangkat maka pemberian gelar dilakukan jauh-jauh hari ketika Pakde Karwo masih menjabat sebagai Gubernur Jatim.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Koordinator aksi Eri Wahyudi ditemui di depan gedung rektorat UINSA mengatakan, ada tiga poin mengapa pihaknha menolak pemberian gelar Doktor Kehormatan untuk pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
"Pertama, kami mempertanyakan kontribusi Soekarwo di bidang pendidikan agama Islam di Jatim," katanya.
Dia mempertanyakan pemberian gelar itu yang dirasa politis dan menuntuk adanya transparansi dari pihak rektorat.
"Ketiga, kami ingin rektor membatalkan surat keputusan (SK) pemberian Doktor HC itu untuk Soekarwo," ucapnya.
Eri mengaku belum berkomunikasi dan diterima oleh Rektor UINSA. Namun pihaknya mengancam akan melakukan aksi serupa saat prosesi pemberian gelar di kampus setempat, Rabu (27/3) jika tuntutan tidak juga direspons.
Sementara itu, Wakil Rektor III UINSA Prof Ma'shum mempertanyakan apa hak mahasiswa untuk menolak pemberian gelar kehormatan itu untuk Pakde Karwo.
"Pemberian gelar doktor kehormatan itu sepanjang secara akademis memenuhi syarat, maka tidak perlu lagi ada penolakan. Justru saya mempertanyakan kenapa mereka menolak," ujarnya.
Pemberian Doktor HC itu, lanjutnya, tidak hanya untuk UIN tapi untuk masyarakat secara keseluruhan.
"Pakde Karwo punya jasa luar biasa untuk pengembangan Madrasah Diniyah (Madin). Di seluruh Indonesia tidak ada kecuali di Jatim. Guru Madin yang tidak terurus, sekarang bisa mempunyai pendidikan sarjana itu luar biasa," ucapnya.
Di tingkat nasional seperti DPR, sambungnya, program untuk pemberian penghargaan terhadap guru-guru Madin itu mentah dan itu hanya terjadi di Jatim. Hal itu yang ingin UINSA apresiasi.
Ma'shum juga menampik adanya dugaan pemberian gelar Doktor HC ini memiliki unsur politis. Dia mengatakan kalau memang unsur itu yang diangkat maka pemberian gelar dilakukan jauh-jauh hari ketika Pakde Karwo masih menjabat sebagai Gubernur Jatim.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019