Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkap sepanjang bulan Februari lalu terdapat sebanyak 353 konten hoaks yang beredar di internet.
"Setiap bulannya terhitung sejak bulan September tahun lalu kontan hoaks yang beredar di internet semakin banyak," katanya, usai menandatangani nota kesepahaman antihoaks dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Desa Gempol, Kecamatan Rejasa, Nganjuk, Jawa Timur, Minggu.
Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan ibu-ibu anggota Muslimat NU itu dia memaparkan pada September 2018 hanya ditemukan 27 konten hoaks yang beredar di internet.
Selanjutnya di bulan Oktober 2018 ditemukan 53 konten hoaks, serta pada bulan November ditrmukan 63 konten hoaks dan di bulan Desember 2018 sebanyak 75 konten hoaks.
Rudiantara menandaskan memasuki tahun 2019 konten hoaks yang beredar di internet semakin bertambah banyak, yaitu 175 konten di bulan Januari dan 353 pada bulan Februari lalu.
"Totalnya konten hoaks yang kami temukan sejak bulan Agustus tahun lalu hingga Februari 2018 sekitar 700-an lebih. 181 konten di antaranya bertema politik. Namun berbagai tema lainnya masih berkaitan dengan Pemilihan Umum 2019," katanya.
Menkominfo Rudiantara memastikan seluruh konten hoaks tersebut telah diberi tibdakan tegas.
"Penindakannya mulai dari pemblokiran, hingga yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kami serahkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum," ucapnya.
Selanjutnya Kemenkominfo gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk cerdas dalam bermedia sosial.
"Hari ini saya diajak Bu Khofifah turun ke Desa Gempol di Nganjuk untuk menyerukan antihoaks. Saya rasa ini sangat efektif, terlebih yang hadir adalah ibu-ibu Muslimat NU, yang se- Indonesia anggotanya sekitar 20 juta orang lebih," ujarnya.
Gubernur Khofifah menyatakan perlu menggandeng Menkominfo untuk turun ke desa sekaligua menandatangani nota kesepahaman dengan masyarakat setempat.
"Karena hoaks sekarang tidak hanya menyerang masyarakat perkotaan, melainkan juga sudah dirasakan oleh ibu-ibu di kampung dan pedesaan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Setiap bulannya terhitung sejak bulan September tahun lalu kontan hoaks yang beredar di internet semakin banyak," katanya, usai menandatangani nota kesepahaman antihoaks dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Desa Gempol, Kecamatan Rejasa, Nganjuk, Jawa Timur, Minggu.
Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan ibu-ibu anggota Muslimat NU itu dia memaparkan pada September 2018 hanya ditemukan 27 konten hoaks yang beredar di internet.
Selanjutnya di bulan Oktober 2018 ditemukan 53 konten hoaks, serta pada bulan November ditrmukan 63 konten hoaks dan di bulan Desember 2018 sebanyak 75 konten hoaks.
Rudiantara menandaskan memasuki tahun 2019 konten hoaks yang beredar di internet semakin bertambah banyak, yaitu 175 konten di bulan Januari dan 353 pada bulan Februari lalu.
"Totalnya konten hoaks yang kami temukan sejak bulan Agustus tahun lalu hingga Februari 2018 sekitar 700-an lebih. 181 konten di antaranya bertema politik. Namun berbagai tema lainnya masih berkaitan dengan Pemilihan Umum 2019," katanya.
Menkominfo Rudiantara memastikan seluruh konten hoaks tersebut telah diberi tibdakan tegas.
"Penindakannya mulai dari pemblokiran, hingga yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kami serahkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum," ucapnya.
Selanjutnya Kemenkominfo gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk cerdas dalam bermedia sosial.
"Hari ini saya diajak Bu Khofifah turun ke Desa Gempol di Nganjuk untuk menyerukan antihoaks. Saya rasa ini sangat efektif, terlebih yang hadir adalah ibu-ibu Muslimat NU, yang se- Indonesia anggotanya sekitar 20 juta orang lebih," ujarnya.
Gubernur Khofifah menyatakan perlu menggandeng Menkominfo untuk turun ke desa sekaligua menandatangani nota kesepahaman dengan masyarakat setempat.
"Karena hoaks sekarang tidak hanya menyerang masyarakat perkotaan, melainkan juga sudah dirasakan oleh ibu-ibu di kampung dan pedesaan," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019